KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

NOMOR: 682.Pers/04/SJI/2019

Tanggal: 28 November 2019

Uji Jalan Selesai, Kementerian ESDM Umumkan Rekomendasi Teknis Mandatori B30 di 2020

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) c.q Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM menyampaikan hasil akhir rangkaian uji jalan (road test) penggunaan bahan bakar B30 pada kendaraan bermesin diesel. Kementerian ESDM pun mengeluarkan rekomendasi teknis terkait implementasi mandatori B30 pada tahun 2020 kepada publik.

“Rekomendasi teknis B30 ini kami sampaikan berdasarkan hasil jalan, uji performa kendaraan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh tim teknis. Secara umum dari hasil uji jalan B30, maka B30 siap diimplementasikan pada kendaraan bermesin diesel per 1 Januari 2020,” kata Kepala Balitbang ESDM Dadan Kusdiana di Kantor Kementerian ESDM Jakarta, Kamis (28/11).

Program mandatori B30, imbuh Dadan, akan mulai diberlakukan pada tahun 2020, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2015. “Rekomendasi yang kami berikan termasuk penanganan, penyimpanan hingga spesifikasi bahan bakar tersebut,” jelasnya.

Secara teknis rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian ESDM meliputi, antara lain:

a. Handling dan Blending B30

1.Untuk menjaga kualitas B30, proses pencampuran, penyimpanan, dan penyaluran perlu pengendalian dan monitoring secara berkala, seperti halnya pada saat Uji Jalan B30.

2.Untuk memperoleh campuran B30 yang homogen, metode blending harus sesuai dengan pedoman umum dan menggunakan sarana prasarana yang memenuhi standar.

3.Untuk mencegah peningkatan kadar air, B100 harus disimpan dalam tangki tertutup dan dihindarkan dari kontak dengan udara dan segera dilakukan pencampuran dengan B0.

b. Usulan spesifikasi bahan bakar

1. Usulan Spesifikasi Bahan Bakar untuk B100, kadar monogliserida maksimum adalah 0,55 %-massa dan kadar air maksimum adalah 350 ppm. Penggunaan B100 diluar rekomendasi ini memerlukan pengujian tambahan.

2. Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) diharapkan memberikan informasi adanya penggantian filter bahan bakar yang lebih cepat pada kendaraan baru atau kendaraan yang belum pernah menggunakan bahan bakar campuran biodiesel.

Mewakili Menteri ESDM Arifin Tasrif mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak yang memberikan dukungan atas pelaksanaan uji jalan B30. “Dengan selesainya uji jalan (road test) B30 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga Uji Jalan B30 dapat terselenggara dengan baik,” ungkap Dadan.

Kegiatan road tes penggunaan bahan bakar B30 sendiri didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berperan dalam hal penyediaan dana, PT. Pertamina (Persero) dan Aprobi dalam hal penyediaan bahan bakar, dan Gaikindo sebagai penyedia kendaraan uji. Sedangkan Tim Pelaksana Uji adalah PPPTMGB “LEMIGAS”, dan BPPT (BTBRD dan BT2MP), serta P3tek KEBTKE sebagai integrator.

Sebelumnya, uji jalan B30, yang diresmikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan pada tanggal 13 Juni 2019, telah selesai dilaksanakan dengan baik dengan hasil sebagai berikut:

1. Persentase perubahan daya/power, konsumsi bahan bakar, pelumas, dan emisi gas buang relatif sama antara bahan bakar B20 dan B30 terhadap jarak tempuh kendaraan bermesin diesel;

2. Opasitas gas buang kendaraan pada penggunaan bahan bakar B30 masih berada di bawah ambang batas ukur dan tidak menunjukkan kenaikan yang signifikan;

3. Kendaraan berbahan bakar B0, B30 (MG Biodiesel 0.4%) dan B30 (MG Biodiesel 0.55%) dengan waktu soaking (didiamkan) selama 3, 7, 14, dan 21 hari dapat dinyalakan normal dengan waktu penyalaan sekitar 1 detik;

4. Kendaraan baru atau yang sebelumnya tidak menggunakan biodiesel cenderung mengalami penggantian filter bahan bakar lebih cepat di awal penggunaan B30 karena efek blocking, namun sesudahnya kembali normal. (NA)

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama
Agung Pribadi (08112213555)

Sumber – https://www.esdm.go.id/

Sebanyak 23 perusahaan tambang di Indonesia meraih penghargaan dalam ajang Indonesia Mining Association (IMA) 2019, Rabu (20/11).

Penghargaan tersebut untuk 12 kategori, yaitu pembayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terbaik, pembayar PNBP terbesar, pengelolaan lingkungan terbaik, pengelolaan keselamatan pertambangan terbaik.

Lalu, realisasi investasi perusahaan terbaik berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), belanja terbesar di dalam negeri terbaik, pengguna produk dalam negeri terbaik, perusahaan jasa pertambangan yang melakukan kaidah pertambangan terbaik.

Kemudian, pelaksana pemberdayaan masyarakat terbaik, penerapan konversi mineral ikutan terbaik, hilirisasi terintegrasi terbaik, dan penyuplai DMO batu bara dengan persentase tertinggi.

Berikut daftar lengkap perusahaan penerima penghargaan:

1. Pemenang kategori perusahaan dengan Pembayar PNBP Terbaik

• Mineral

1. PT Agincourt Resources

2. PT J Resources

3. PT Aneka Tambang, Tbk

• Batubara

1. PT Kideco Jaya Agung

2. PT Bukit Asam, Tbk

3. PT Kaltim Prima Coal

2. Pemenang kategori perusahaan dengan Pembayar PNBP Terbesar

• Mineral

1. PT Freeport Indonesia Nilai Rp 4.205.640.067.516,-

2. PT Amman Mineral Nusa Tenggara Nilai Rp 412.187.968.876,-

3. PT Aneka Tambang, Tbk Nilai Rp 390.899.432.982,-

• Batubara

1. PT Kaltim Prima Coal Nilai Rp 6.550.732.394.010,-

2. PT Adaro Indonesia Nilai Rp 5.053.673.084.352,-

3. PT Kideco Jaya Agung Nilai Rp 3.332.791.928.010,-

3. Pemenang Kategori perusahaan dengan Pengelolaan Lingkungan Terbaik

• Mineral

1. PT Vale Indonesia

2. PT Nusa Halmahera Minerals

3. PT Meares Soputan Mining

• Batubara

1. PT Kaltim Prima Coal

2. PT Adaro Indonesia

3. PT Bukit Asam, Tbk

4. Pemenang Kategori perusahaan dengan Pengelolaan Keselamatan Pertambangan Terbaik

• Mineral

1. PT Meares Soputan Mining

2. PT Weda Bay Nikel

3. PT J Resources

• Batubara

1. PT Multi Harapan Utama

2. PT Kideco Jaya Agung

3. PT Mandiri Inti Perkasa

5. Pemenang Kategori Realisasi Investasi Perusahaan Terbaik berdasarkan RKAB

• Mineral

1. PT Weda Bay Nickel

2. PT Vale Indonesia, Tbk.

3. PT Freeport Indonesia

• Batubara

1. PT Mandiri Inti Perkasa

2. PT Indominco Mandiri

3. PT Kaltim Prima Coal

6. Pemenang Kategori perusahaan Belanja Terbesar di Dalam Negeri Terbaik

• Mineral

1. PT Timah, Tbk

2. PT J Resources

3. PT Meares Soputan Mining

• Batubara

1. PT Kaltim Prima Coal

2. PT Bukit Asam, Tbk.

3. PT Indominco Mandiri

7. Pemenang Kategori perusahaan Pengguna Produk Dalam Negeri Terbaik (TKDN)

• Mineral

1. PT J Resources

2. PT Timah, Tbk

3. PT Amman Mineral Nusa Tenggara

• Batubara

1. PT Kideco Jaya Agung

2. PT Kaltim Prima Coal

8. Pemenang Kategori perusahaan Jasa Pertambangan yang melakukan Kaidah Pertambangan Terbaik

1. PT Pama Persada Nusantara

2. PT Thiess Indonesia

3. PT Petrosea

9. Pemenang Perusahaan Pelaksana Pemberdayaan Masyarakat Terbaik

• Mineral

1. PT Freeport Indonesia

2. PT Meares Soputan Mining

3. PT Bumi Suksesindo

• Batubara

1. PT Kideco Jaya Agung

2. PT Kaltim Prima Coal

3. PT Jorong Barutama Greston (ITM)

• BUMN

1. PT Bukit Asam, Tbk

10. Pemenang kategori perusahaan dengan Penerapan Konservasi Mineral Ikutan Terbaik

1. PT Timah Tbk

11. Pemenang perusahaan tambang yang melaksanakan Hilirisasi Terintegrasi Terbaik (Khusus Mineral)

1. PT Timah, Tbk

2. PT Aneka Tambang, Tbk

3. PT Vale Indonesia, Tbk.

12. Pemenang kategori perusahaan Swasta penyuplai DMO batubara dengan persentase tertinggi

1. PT Arutmin Indonesia

2. Kaltim Prima Coal

3. PT Adaro Indonesia

Sumber – https://industri.kontan.co.id

PT Darma Henwa Tbk terus memacu kinerja operasionalnya. Perusahaan tambang berkode emiten DEWA tersebut telah memproduksi 11,44 juta ton batubara hingga bulan September 2019 atau meningkat 21,96% (yoy) dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.  Corporate Secretary & Chief Corporate Service Officer DEWA Mukson Arif Rosyidi mengatakan, realisasi produksi batubara DEWA di bulan lalu sudah mencapai 67% dari target produksi yang ditetapkan perusahaan di tahun ini sebanyak 17 juta ton. Ia optimis target produksi batubara DEWA di tahun ini dapat tercapai. Sejumlah strategi diterapkan oleh DEWA untuk meningkatkan produksi batubara. Misalnya, meningkatkan kapasitas produksi melalui perbaikan dan perawatan peralatan produksi. Perusahaan juga meningkatkan produktivitas alat tambang seperti digger dan hauler. Selain itu, efisiensi pemakaian bahan bakar juga dilakukan agar beban pengeluaran tetap terjaga di tengah produksi yang terus digenjot. “Kami juga mengurangi jam waktu kerja operasional yang tidak produktif,” ujar Mukson, kemarin (17/10).  Terkait perbaikan alat, DEWA telah mendapat bantuan pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai US$ 115,86 juta. Pinjaman ini terdiri dari kredit modal kerja berputar sebesar US$ 17 juta dan kredit transaksi khusus sebesar US$ 98,86 juta. “Kredit transaksi khusus tersebut digunakan seluruhnya untuk memperbaiki dan merekondisi alat berat di proyek batubara Bengalon dan Asam-asam,” ungkap Mukson. Pihak DEWA sejauh ini tidak ambil pusing terkait tekanan yang kerap dialami harga batubara. Mukson bilang, berdasarkan analisis tren jangka pendek, harga batubara global sebenarnya dalam fase konsolidasi di kisaran US$ 72–US$ 76 per ton. Dari situ, DEWA tidak melakukan perubahan target produksi batubara hingga akhir tahun nanti. Lagi pula, sampai saat ini belum ada indikasi dari pihak pelanggan bahwa target produksi batubara perusahaan akan turun. Lantas, saat ini manajemen DEWA beserta pelanggannya masih terus membahas target produksi batubara untuk tahun depan. “Kami optimis target produksi akan lebih baik,” terang Mukson. Sumber: https://industri.kontan.co.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) tengah menyiapkan regulasi untuk mempertegas kewajiban perusahaan tambang dalam melakukan kegiatan eksplorasi. Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengatakan, penerbitan regulasi tersebut rencananya akan berbentuk Peraturan Direktur Jenderal Minerba (Perdirjen). Yunus menyebut, regulasi tersebut dimaksudkan untuk menggenjot eksplorasi sehingga penambahan sumber daya dan cadangan mineral bisa terakselerasi. “(Regulasi) ini untuk mendorong perusahaan melakukan kegiatan eksplorasi, sehingga akan menambah cadangan. Kalau cadangan bertambah, berarti umur tambangnya juga bertambah, nantinya akan berkelanjutan,” kata Yunus kepada Kontan.co.id, Jum’at (11/10). Yunus menerangkan, skema dalam penghitungan kewajiban eksplorasi ini mempertimbangkan tiga komponen. Pertama, coverage area (CA) pertambangan. Kedua, budget exploration to revenue ratio (BERR) untuk mengukur anggaran eksplorasi dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan, dan ketiga, recovery reserve ratio (RRR) atau perbandingan antara jumlah mineral yang diproduksi dengan cadangan baru yang ditemukan. Yunus bilang, pihaknya sudah membahas mengenai besaran atau persentase komponen yang dimaksud. Hanya saja, ia masih enggan buka suara terkait hal tersebut. “Secara internal sih sudah dihitung, tapi kalau belum diterbitkan, saya belum bisa sampaikan,” sebut Yunus. Yang jelas, Yunus menegaskan besaran CA, BERR maupun RRR akan sangat dinamis. Maksudnya, besaran dari ketiga komponen tersebut akan berbeda-beda, tergantung pada komoditas dan juga karakteristik masing-masing perusahaan. “Nanti (besaran CA, BERR dan RRR) itu dinamis, bukan hanya per komoditas, setiap perusahaan pun berbeda,” ungkapnya. Oleh sebab itu, Yunus menilai bahwa regulasi ini cukup diterbitkan dalam bentuk Perdirjen lantaran dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan Peraturan Menteri ESDM. “Nanti besaran (CA, BERR dan RRR) per perusahaan kita cantumkan di lampiran. Jadi cukup Perdirjen, supaya lebih fleksibel. Yang penting ini sebagai alat kita untuk pengawasan dan mendorong perusahaan meningkatkan eksplorasi,” terangnya. Dengan begini, sambung Yunus, pihaknya yakin penerapan besaran CA, BERR dan RRR akan lebih adil atau proporsional. Sehingga tidak memberatkan bagi perusahaan. “Ya itu nanti ada ukurannya terharap umur izin dengan membandingkan coverage yang sudah dieksplorasi. Kalau yang sudah maksimum ya nggak dipaksakan. Jadi tidak akan memberatkan,” sebutnya. Sayangnya, Yunus tidak menyebut dengan gamblang kapan regulasi ini akan diterbitkan. Yang jelas, pihaknya menargetkan Perdirjen ini sudah bisa diterapkan pada tahun depan untuk diimplementasikan pada penyusunan Rencana Kerja dan Anggaan Biaya (RKAB) tahun 2021. Kendati begitu, Yunus memastikan bahwa dalam penyusunan RKAB tahun 2020, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada perusahaan. “Saya kira belum sekarang (diterapkan), mungkin penerapannya di penyusunan RKAB tahun mendatang,” sambung Yunus. Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif pun mengamini bahwa penegasan soal kewajiban eksplorasi cukup diterbitkan dalam bentuk Perdirjen. Irwandy menerangkan, CA sudah masuk dalam rencana umum tata ruang, sedangkan BERR dan RRR sudah ada dalam RKAB tahunan. “Cukup Perdirjen. Jadi yang harus dicermati oleh Kementerian ESDM adalah laporan rencana eksplorasi perusahaan. Pemerintah harus konsisten dalam mengawasi kegiatan eksplorasi sesuai persetujuan yang diberikan,” ungkap Irwandy. Menurut Irwandy, pemerintah pun tidak bisa tiba-tiba meminta perusahaan untuk menggenjot kegiatan eksplorasi. Melainkan, kegiatan eksplorasi memang harus sudah direncanakan sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah pertambangannya. “Kecuali ada hal penting dan disetujui bersama. Kegiatan ekplorasi yang direncanakan dengan baik sesuai potensi daerah tersebut akan memberikan peningkatan cadangan,” tandas Irwandy. Sumber – https://industri.kontan.co.id