JAKARTA. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sub sektor mineral dan batubara (minerba) dipastikan menurun 30%. Penyebabnya adalah penerapan harga batubara dalam negeri alias domestic market obligation (DMO) sebesar US$ 70 per ton untuk pembangkit listrik.

Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jonson Pakpahan menjelaskan, penetapan harga batubara DMO untuk pembangkit ini berdampak sensitif terhadap PNBP sub-sektor minerba. Oleh karena itu, Senin (12/3), dia akan membahas penurunan pendapatan negara itu dengan Kementerian Keuangan.

Maklum, penurunan sekitar 30%. “Ini kita pelajari sensitivitas terhadap harga batubara acuan (HBA). Karena bisa menjadi double effect,” kata Jonson kepada KONTAN, Minggu (11/3).

Yang dimaksud double effect, adalah dengan dipatoknya harga batubara dalam negeri menjadi US$ 70 per ton, akan berpengaruh juga terhadap harga pasar internasional. “Memang 30% untuk DMO saja. Tapi, pengaruh DMO ini kan bisa menurunkan HBA juga, sehingga efeknya, penerimaan negara menjadi lebih buruk,” papar Jonson.

Tahun ini, Kementerian ESDM menargetkan penerimaan negara sub-sektor minerba sebesar Rp 32 triliun. Sementara, realisasi PNBP tahun lalu sebesar Rp 40,6 triliun, dari target Rp 32 triliun. “Meskipun penurunan PNBP 30%, dari perhitungan kasar masih surplus. Tapi untuk melebihi target seperti tahun kemarin berat,” imbuhnya. Jonson menekankan akan terus mengoptimalkan perusahaan pertambangan, baik mineral ataupun batubara sebagai upaya pencapaian target PNBP tahun ini.

Salah satu penyumbang batubara dalam negeri terbesar ke Perusahaan Listrik Negara (PLN) adalah PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan ini berharap, regulasi di industri batubara dapat membuat perusahaan-perusahaan nasional eksis dan memberikan kontribusi. “Di 2017 kontribusi Adaro sebesar US$ 774 juta,” kata Head Corporate Comunication Adaro, Febriati Nadira. Rinciannya, US$ 346 juta royalti dan US$ 428 juta dalam bentuk pajak.

Dengan penerapan patokan harga batubara DMO, berdampak terhadap kontribusi kepada negara dan cadangan batubara untuk ketahanan energi nasional. “Namun Adaro senantiasa patuh terhadap aturan yang berlaku. Termasuk aturan Menteri ESDM tentang penetapan harga batubara DMO ini,” ujarnya.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Rencana pemerintah menetapkan penjualan batubara untuk kepentingan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO) berpotensi mematikan pelaku industri batubara.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengatakan distorsi harga jual batubara dapat mempengaruhi harga ekspor nantinya.

“Kalau ada perbedaan harga, dikhawatirkan negara pembeli bisa melakukan penekanan untuk menawar harga juga ke kami,” ucap Hendra, Selasa (6/3). 

Ia menilai, jika harga ekspor batubara ikut berubah maka penerimaan negara juga ikut berubah.

Catatan saja, penetapan DMO merupakan tindak lanjut dari keluhan Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir terkait tingginya harga batubara untuk kebutuhan listrik.

PLN mengusulkan harga DMO sekitar US$ 60-US$ 70per metrik ton. Meskipun hingga saat ini, pemerintah belum juga menetapkan harga DMO.

Namun, Hendra menilai harga yang diusulkan PLN tersebut jauh di bawah harga pasar. 

Lebih jauh, Hendra juga berharap pemerintah memperhitungkan risiko jangka panjangnya, khususnya cadangan batubara. Jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka dapat menurunkan eksplorasi sumber daya batubara baru.

“Kemarin kami mengusulkan di angka US$ 85, karena menurut kami itu ideal mengingat harga batubara yang fluktuatif,” tambah Hendra.

Hendra menegaskan, pada dasarnya, industri batubara ingin membantu PLN. Hanya saja, ia berharap agar ketetapan DMO ini tidak semata-mata untuk kepentingan PLN.

Sumber – www.industri.kontan.co.id

Ketua KPK Agus Rahardjo menyoroti tentang potensi tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Hal itu disampaikan Agus saat melakukan pelatihan bersama aparat penegak hukum di Kalimantan Barat (Kalbar).

“Selain pengetahuan dan kemampuan yang bersifat khusus, aparat penegak hukum juga perlu memperdalam pengetahuan teknis penanganan perkara tindak pidana korupsi,” ucap Agus dalam keterangannya, Senin (5/3/2018).

Pelatihan bertajuk ‘Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi’ itu digelar selama 4 hari, mulai 5-9 Maret 2018, di Hotel Aston, Pontianak. Aparat penegak hukum yang diundang yaitu kepolisian, kejaksaan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Oditur Militer (Otmil), dan Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) di Kalbar.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut materi yang akan disampaikan oleh Agus terkait potensi tindak pidana korupsi pada sektor pertambangan, sektor perdagangan internasional, dan sektor kehutanan dan perkebunan. Selain itu, ada pula materi soal titik rawan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, filosofi keuangan negara, prinsip tata kelola keuangan negara dan keuangan daerah.

“KPK juga memberi materi soal pemahaman audit investigative, audit forensic, dan perhitungan kerugian keuangan negara. Ada juga pengetahuan soal tindak pidana pencucian uang (TPPU), strategi aparat penegak hukum menghadapi praperadilan, serta yang terakhir, peran koordinasi dan supervisi KPK dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi,” ucap Febri secara terpisah.

Febri menyebut KPK kegiatan semacam ini sudah berlangsung mulai tahun 2012 secara bertahap di 22 provinsi dengan total jumlah peserta 3.617 orang yang terdiri dari 1.445 penuntut umum, 1.595 penyidik kepolisian, 216 auditor dari kantor perwakilan BPK, 241 auditor dari kantor perwakilan BPKP, 6 penyidik PNS Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 85 penyidik POM TNI, dan 21 Oditur Militer.

“Ini amanat UU KPK dan menjawab sejumlah informasi yang seolah mengatakan KPK tidak melakukan fungsi koordinasi supervisi dan penguatan aparat penegak hukum lain. Hal tersebut sebenarnya sudah dilakukan KPK sejak lama,” ujar Febri.

Acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kiagus Ahmad Badaruddin, Direktur Pembinaan Penyidikan POM TNI Kolonel Bambang Sumarsono, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Adi Toegarisman, Anggota VII BPK Eddy Mulyadi Soepardi, dan Deputi Investigasi BPKP Iswan Elmi. Selain itu dari pejabat daerah yang juga hadir yaitu Kapolda Kalbar, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri, POM TNI Provinsi, Kepala Perwakilan BPK, dan Kepala Perwakilan BPKP.

Sumber – www.news.detik.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan adanya kenaikan di Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) meliputi biodiesel dan bioetanol pada Maret 2018.

Mengutip laman resmi Kementerian ESDM, Jumat, 2 Maret 2018, tarif biodiesel ditetapkan Rp8.161 per liter atau naik Rp199 dari Februari 2018 lalu yang sebesar Rp7.962 per liter. Harga tersebut masih belum termasuk perhitungan ongkos angkut yang tercantum pada Keputusan Menteri ESDM No.2026 K/12/MEM/2017.
Kenaikan HIP biodiesel ditopang oleh harga rata-rata minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) sepanjang 25 Januari hingga 24 Februari 2018 sebesar Rp8.029 per kilogram (kg). Harga ini lebih tinggi pada periode sebelumnya sebesar Rp7.810 per kg.

Harga rata-rata CPO ini menjadi dasar perhitungan HIP biodiesel, sesuai dengan ketentuan Surat Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Nomor 1179/12/DJE/2018. Sementara HIP bioetanol diplot sebesar Rp10.083 per liter oleh pemerintah. HIP ini naik Rp24 dibandingkan dengan Februari sebesar Rp10.059 per liter.

Faktor kenaikan ditentukan rata-rata tetes tebu Kharisma Pemasaran Bersama (KPB) selama 25 Juli 2017 sampai 24 Februari 2018 yang tercatat Rp1.625 per kg ditambah besaran USD yaitu USD0,25 per liter dikali 4,125 kg per liter.

Konversi nilai kurs menggunakan referensi rata-rata kurs tengah Bank Indonesia periode 25 Januari 2018 sampai dengan 24 Februari 2018. Untuk diketahui, HIP BBN ditetapkan setiap bulan dan dilakukan evaluasi paling sedikit enam bulan sekali oleh Direktur Jenderal EBTKE.

Sumber – http://ekonomi.metrotvnews.com