Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tidak direvisi. Menurutnya, belum ada hal yang mendesak untuk direvisi.

Menteri Jonan bilang, saat ini yang terpenting dalam dunia usaha pertambangan adalah kepastian usaha. Lagi pula UU Minerba belum genap berumur 10 tahun.

Namun, Jonan menyerahkan hal itu kepada DPR, lantaran revisi UU Minerba merupakan inisiatif dari DPR.

“Kalau saya lihat, kalau memang tidak terlalu medesak apakah perlu sekarang. Jadi UU Minerba ini belum 10 tahun lho. Masa mau diubah lagi? Pasti, kalau mengubah lagi ada yang senang ada yang tidak senang. terus gimana?” ungkap Jonan saat ditemui di Hotel Wesin, Jakarta, Rabu (11/4).

Kalaupun perlu diubah, kata Jonan, UU Minerba harus bisa menyenangkan semua pihak.

Asal tahu saja, saat ini DPR melalui Komisi VII masih intens membahas RUU Minerba. Pembahasan itu malah lebih sering ketimbang pembahasan RUU Migas. Hal itu sebelumnya dikatakan oleh Satya W Yudha yang pada Maret 2018 masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisis VII.

“RUU Minerba ditargetkan bisa selesai pada Juni – Juli 2018 ini,” kata Satya beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan draf RUU Minerba 24 Januari 2018 yang diperoleh oleh Kontan.co.id, banyak perubahan signifikan dalam UU Minerba sebelumnya. 

Yang menarik adalah berkaitan dengan kebijakan insentif fiskal bagi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

Di dalam Pasal 103 draf RUU Minerba itu disebutkan, pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri atau smelter, serta melakukan peningkatan nilai tambah batubara lewat pembangunan PLTU akan mendapat insentif fiskal dan non fiskal. 

Insentif non fiskalnya berupa hak perpanjangan izin operasi secara langsung selama 20 tahun. Juga, mendapatkan perpanjangan lagi selama 2×10 tahun. Bahkan, tidak mendapat pengurangan luas wilayah saat mendapatkan perpanjangan izin operasi. 

Satya bilang, akan ada insentif untuk perusahaan pertambangan yang melakukan hilirisasi. “Bentuk insentifnya biar orang semangat. Kan sekarang kita ngomongin hilirisasi buktinya mana? Makanya sekarang posisi RUU itu harus dengan semangat supaya memudahkan investasi, merealisasikan pertumbuhan industri,” terangnya. 

Selanjutnya, untuk Pasal 170, disebutkan baik Kontrak Karya (KK), IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian paling lama dua tahun sejak UU Minerba diundangkan. Juga, untuk yang sedang membangun dapat melakukan penjualan produk dan hasil pengolahn dan pemurnian dalam jumlah tertentu paling lama dua tahun sejak diundangkan, serta membayar bea keluar. 

Sementara untuk Pasal 112 mengenai kewajiban divestasi saham 51% tidak menjabarkan mengenai waktu penyelesaian divestasi itu. Padahal di UU Minerba saat ini, kewajiban divestasi saham 51% selambat-lambatnya diserahkan lima tahun setelah masa produksi.  

Malahan di draf RUU Minerba ini disebutkan untuk KK, IUP dan IUPK yang tambangnya terintegarasi smelter dan PLTU divestasinya bisa dilakukan 10 tahun sejak kegiatan penambangan berlangsung. 

Pasal lainnya yang berubah adalah Pasal 129 yang menyebut pemegang IUPK OP untuk pertambangan mineral dan batubara wajib membayar sebesar 5% untuk pemerintah pusat dan 10% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Padahal sebelumnya, ditetapkan 1% untuk pemerintah pusat dan 2,5% untuk pemerintah daerah. 

Sumber – http://industri.kontan.co.id

Pemerintah kembali mengubah kebijakan terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Kali ini pemerintah membuat kebijakan agar kenaikan harga BBM umum harus mendapat persetujuan pemerintah.

“Untuk sekarang dikatakan harus mendapatkan izin dari pemerintah,” kata Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Senin (9/4).

“Menyangkut bahan bakar jenis BBM umum (JBU) ya, pertalite, pertamax, dan lain-lainya, maka arahan Bapak Presiden mengenai kenaikan harga, harus mempertimbangkan inflasi ke depannya. Pemerintah sangat concern dengan laju inflasi kalau terjadi kenaikan harga BBM jenis pertalite, pertamax, dan pertamax turbo,” jelas Arcandra.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto menambahkan nantinya akan ada revisi Peraturan Menteri ESDM untuk mengakomodir kebijakan pemerintah tersebut. Dalam permen tersebut akan diatur agar badan usaha penyalur BBM wajib meminta izin kepada pemerintah sebelum menaikan harga BBM.

“Karena memang sesuai keputusan MK, pemerintah harus tahu persis, makanya permennya harus diubah. Kalau setiap ada kenaikan yang tadi Pak Wamen sampaikan, maka wajib disetujui pemerintah,” ujar Susyanto.

Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, pemerintah juga akan menghapus margin batas bawah sebesar 5% yang selama ini diatur oleh pemerintah. “Sebelumnya kami mengatur margin batas bawah 5% batas dan batas atas 10%. Batas bawah kkami lepas, hanya high selling saja yang 10%,” imbuh Ego.

Lebih lanjut Arcandra bilang kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk Pertamina selaku BUMN, tetapi juga seluruh badan usaha penyalur BBM. “Berlaku untuk seluruh penyalur, termasuk Shell, AKR, Total, Vivo,” kata Arcandra.

Namun khusus untuk BBM jenis avtur dan industri tidak berlaku kebijakan ini. “Menyangkut kenaikan JBU, avtur dan Industri tidak masuk,” tegas Arcandra.

Dengan adanya kebijkan ini, Arcandra berjanji pemerintah akan segera melakukan sosialisasi. sehingga tidak ada jeda waktu antara revisi Permen dengan permintaan perizinan kenaikan harga.

“Sebelum permen itu diundangkan semoga secepatnya, maka akan kami sosialisasikan sehingga tidak ada gap waktu antara Permen diterbitkan dan yang terjadi di pasar. Sebelum permen diterbitkan kami lakukan sosialisasi,” ujar Arcandra.

Sumber – http://industri.kontan.co.id

Mendekati tenggat waktu yang diinginkan Presiden Joko Widodo atas divestasi saham PT Freeport Indonesia harus selesai April 2018, teka-teki harga pembelian hak partisipasi participating interest (PI) 40% Rio Tinto oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) mulai terbuka.

Sumber KONTAN yang mengetahui perundingan harga antara Inalum dan Rio Tinto menyebut, harga pembelian hak partisipasi perusahaan itu di kisaran US$ 2 miliar. Harga itu merujuk Peraturan Menteri ESDM No 27/2013 tentang Tata Cara dan Penetapan Harga Divestasi Saham.

Di aturan itu, penerapan harga saham divestasi harus menggunakan replacement cost atau harga yang memperhitungkan biaya pengganti atas investasi dari tahap eksplorasi sampai divestasi.

Berpatokan itu, tim negosiasi menggunakan harga divestasi 10,64% saham Freeport Indonesia tahun 2016. “Harga 10,64% saham Freeport itu memperhitungkan replacement cost yakni sekitar US$ 630 juta,” ujar sumber KONTAN itu. (Ini sekaligus merevisi tulisan KONTAN 21 Maret bahwa US$ 550 juta bukan harga 40% PI Rio Tinto).

Dengan hitungan itu, harga 40% hak partisipasi Rio Tinto empat kali dari saham Freeport atau US$ 2,43 miliar.

Jika nego lancar, Inalum akan mengonversi PI itu menjadi 40% saham di Freeport Indonesia. Lalu, Freeport Mc Moran akan menerbitkan rights issue. Efeknya saham Inalum di Freeport Indonesia yang saat ini mencapai 9,36% akan terdilusi menjadi 5,4%. Adapun saham Freeport Mc Moran dari 90,36% menjadi 54,6%.

Agar Inalum menjadi mayoritas yakni 51%, Freeport Mc Moran akan menjual 5,6% sahamnya di Freeport Indonesia ke Inalum. “Patokan harganya sama denganreplacement cost,” ujarnya.

Sayang, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono enggan menjawab informasi KONTAN itu, “Itu ranah Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Inalum,” ujar dia pada KONTAN, Kamis (22/3).

Pun Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media Kementerian BUMN, Fajar Harry Sampurno. “Tanyakan ke Inalum, ketua timnya Pak Dirut,” ujarnya.

Dirut Inalum Budi Gunadi Sadikin memilih berahasia. “Ya, belum boleh tahu dong,” ujar Budi kepada KONTAN.

Yang pasti, Inalum siap akuisisi 40% PI Rio Tinto. “Untuk pendanaan tak masalah.Cash flow Inalum US$ 700 juta, PTBA,” tandas Budi.

Hanya, menurut sumber KONTAN, Inalum masih menawar harga 40% PI itu maksimal US$ 2 miliar. Holding tambang ini harus melihat pula audit BPK atas pencemaran lingkungan yang dilakukan Freeport Indonesia.

Sumber – http://industri.kontan.co.id/