Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperoleh catatan bahwa masih ada sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang belum memenuhi kewajiban suplai batubara atau domestik market obligation (DMO) kepada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Akibat belum maksimal, Menteri ESDM Ignasius Jonan melalui suratnya bernomor 2841/30/MEM.B/18 per tanggal 8 Juni 2018 menetapkan bahwa apabila pada triwulan II 2018, suplai batubara DMO tidak dapat memenuhi kewajiban sebanyak 25%, akan dikenakan sanksi berupa pengurangan tingkat produksi tahun 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, surat tersebut dikeluarkan sebagai salah satu upaya kepatuhan bagi IUP maupun PKP2B yang sampai saat ini belum memenuhi kewajiban DMO 25%.

Namun, ia enggan menyebutkan jumlah IUP maupun PKP2B yang belum melaksanakan kewajiban itu. “Masih banyak yang belum. Ya, kalau belum kena sanksi sesuai dengan surat Menteri (Ignasius Jonan),” ujarnya kepada Kontan.co.id, Minggu (1/7).

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI), Hendra Sinadia mengatakan, ketentuan yang ditetapkan pemerintah dalam surat tersebut berbeda dengan Keputusan Menteri ESDM No. 23 K/30/MEM/2018. Dalam beleid tersebut, tidak disebutkan bahwa evaluasi bisa dilakukan di pertengahan tahun.

Sanksi berupa pemotongan besaran produksi dalam RKAB pun baru diberlakukann untuk tahun depan. “Di Kepmen ESDM 23 itu kan dilihat pemenuhan DMO per tahun. Tapi, melalui surat ini semester I/2018 akan dievaluasi akhir Juni. Jalan keluar melalui transfer kuota pun harus jelas dulu,” jelasnya, Minggu (01/7).

Sementara untuk perusahaan-perusahaan batubara jumbo, rata-rata kewajiban DMO-nya, sejauh ini sudah terpenuhi.

Seperti contoh, PT Adaro Energy Indonesia. Direktur Adaro, Lie Luckman mengatakan, pihaknya sudah memenuhi kewajiban DMO sejak April lalu. Ia bilang, jika dihitung sesuai dengan rencana produksi 2018 yaitu sebesar 50 juta ton, DMO tahun ini sekitar 12.5 juta ton.

Sesuai dengan rencana produksi Januari hingga April, rencana produksi Adaro 14,1 juta ton. “Jadi kalau kami hitung 25% itu 3,5 juta ton. Pemenuhan DMO Januari sampai April sudah 4,11 juta ton, sehingga sekitar 580.000 ton lebih tinggi dari rencana,” ujarnya.

Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung, Kurnia Ariawan menyatakan, tahun ini, pihaknya menargetkan produksi batubara sebesar 32 juta ton. Adapun 25% mencapai 8 juta ton. “Hasil produksi sampai April 2018 kami sudah menjual ke domestik 32% atau di atas kewajiban DMO,” katanya.

Sedangkan, Direktur Utama PT Bukit Asam (PTBA), Arviyan Arifin mengatakan, sampai April 2018, pihaknya sudah memenuhi kewajiban DMO mencapai 175% atau terealisasi sebanyak 2,043 juta ton dari target produksi sebesar 3,58 juta ton. “Kami sudah melebihi target DMO,” imbuhnya.

Hendra menambahkan, rata-rata yang belum memenuhi kewajiban DMO 25% merupakan perusahaan yang tidak memiliki spesifikasi batubara sesuai dengan kriteria pembangkit milik PT PLN. “Itu sulit. Banyak hal yang perlu diatur, antara lain mekanisne transfer kuota. Tadi sempat kumpulkan anggota, intinya minta pemerintah untuk bisa tinjau kembali,” paparnya.

Dia menyatakan perusahaan sebenarnya memiliki komitmen untuk memenuhi kebutuhan domestik. Namun, kemampuan setiap perusahaan berbeda-beda.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap finalisasi akuisisi 51 persen saham Freeport Indonesia dalam kurun waktu satu dua minggu.

“Kalau pemahaman bersama, harusnya Freeport McMoran sudah siap untuk mengumumkan, dan dibuat legal drafnya, kalau legal drafnya cepat sih 1-2 minggu sudah selesai,” tutur Jonan di Washington DC, Rabu, 27 Juni 2018.

Namun demikian, lanjut Jonan, ada hal yang harus dipahami, apakah PT Inalum (Persero) sudah siap untuk proses akuisisi.

“Saya lagi dan sudah memberitahu dirut Inalum, menteri keuangan, dan menteri BUMN, inalum siap enggak untuk proses akuisisi ini, karena saya kira Inalum juga mencari pinjaman untuk melakukan akuisisi ini, kalau itu siap, semua selesai, sebentar,” jelasnya.

Bahkan, dia berharap pekan depan sudah ada pernyataan bersama antara bos Freeport dengan Pemerintah Indonesia mengenai kesepakatan akuisisi 51 persen saham Freeport.

“Mudah-mudahan saya harap minggu depan bisa ada joint statement bersama antara CEO Freeport dan Pemerintah Indonesia, bahwa ini sudah selesai dan sepakat 51 persen Freeport Indonesia dikelola bersama, bangun smelter, sepakat menjadi IUPK, dan juga penerimaan negara lebih tinggi,” pungkasnya.

Sumber – http://ekonomi.metrotvnews.com

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mulai menerapkan sanksi finansial atau denda pada Juli 2018 mendatang. Sanksi itu bagi produsen mineral mentah yang telah mendapatkan kuota ekspor nikel dan bauksit tetapi tak membangun pemurnian mineral aliassmelter.

Sanksi finansial itu sesuai dengan Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 3 Mei 2018. Dalam pasal 55 ayat 8, sanksi tersebut berupa denda 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyatakan, sekarang memang belum ada perusahaan pertambangan yang mendapatkan sanksi finansial akibat progres pembagunan smelter tidak sesuai dengan rencana kerjanya. “Paling cepat (yang terkena sanksi) Juli. Itu kalau tidak sesuai dengan rencana kerja (pembangunan smelter). Semoga tidak ada,” terangnya kepada KONTAN, Selasa (19/6).

Namun Bambang enggan menyebutkan perusahaan yang akan terkena sanksi tersebut. Tapi, mengacu data Kementerian ESDM pada April 2018 kemarin, ada beberapa perusahaan yang rekomendasi ekspornya berakhir pada Juli.

Seperti contoh PT Ceria Nugraha Indotama. Dalam catatan Kementerian ESDM, perusahaan ini mengajukan rencana kerja pembangunan smelter sampai akhir 2018 mencapai 4,04%. Namun sampai April baru mencapai 0,529%. Sementara, Ceria Nugraha Indotama mendapatkan rekomendasi ekspor 2,3 juta ton dan realisasinya mencapai 1,54 juta ton.

Selain itu, PT Dinamika Sejahtera Mandiri, rekomendasi ekspor juga berakhir pada Juli bulan depan. Ia menargetkan rencana kerja pada tahun 2018 ini mencapai 5,7% dan realisasinya baru mencapai 0,423%. Perusahaan ini mendapatkan rekomendasi ekspor 2,4 juta ton dan realisasi sampai April mencapai 1,35 juta ton.

Bambang mengatakan, jika perusahaan tambang yang sudah mendapatkan rekomendasi ekspor tapi tidak melaksanakan ekspor maka tidak dapat dikenakan sanksi. “Ya kalau tidak ekspor, tidak kena sanksi. Jadi mereka bangun saja smelterwalaupun tidak ekspor. Malah bagus,” ungkapnya. Sementara, sampai saat ini, belum ada rekomendasi ekspor baru lagi.

Direktur Utama PT Aneka Tambang Tbk (Antam) Arie Prabowo Ariotedjo mengungkapkan, pihaknya yakin bisa mendapatkan kuota ekspor nikel ore sebanyak 1,2 juta ton pada Oktober 2018 mendatang. Hal ini karena progres dari smelter emiten berkode saham ANTM Halmahera Timur sudah mencapai target. “Jadi tim survei dari Minerba bilang progres perencanaan smelter sudah 94%, kalau sudah begitu pasti dapat lagi kuotanya,” kata dia.

Sedangkan untuk pengajuan ekspor nikel ore di Pomalaa sebanyak 2,7 juta ton bisa terus diperpanjang sampai Januari 2022. Smelter di Pomala sudah beroperasi.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Anggota Komisi VII DPR RI Muhammad Nasir meminta Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono agar mengevaluasi izin ekspor pertambangan.

Hal itu disampaikan Nasir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen Minerba di ruang rapat Komisi VII, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Mei 2018.

“Saya dengar beberapa perusahaan tambang yang seharusnya tidak diizinkan, tetapi malah tetap diizinkan untuk melakukan ekspor,” kata Nasir dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 28 Mei 2018.

Politikus Demokrat itu meminta agar Dirjen Minerba memberikan daftar nama perusahaan yang disinyalir ‘bermain’ dalam proses perizinan ekspor pertambangan. “Biar sama-sama Komisi VII turun langsung untuk melihat kelengkapan dokumen perusahaan tersebut,” kata Nasir.

Dia menyebutkan, kejadian ini akan terus berulang jika tidak segera dievaluasi. Perusahaan lainnya perlahan akan mengikuti dan melakukan hal serupa yang makin membuat rumit perizinan ekspor di Indonesia.

“Persyaratan perizinan harus benar-benar terperinci, dan diumumkan secara transparan. Bukan malah kucing-kucingan untuk meloloskan perusahaan A dan B,” kata politikus dapil Riau itu.

Nasir juga minta kepada Dirjen Minerba untuk mengawasi penghitungan pajak perusahaan. “Banyak laporan yang saya terima, perihal ketidaksesuaian penghitungan pajak oleh perusahaan,” ucapnya. Dia juga berharap Kementerian ESDM mengevaluasi dan menyelesaikan secara baik, sebelum diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Sumber – http://ekonomi.metrotvnews.com

Arutmin kehilangan pendapatan Rp 277 miliar. Sedangkan Kaltim Prima Coal pendapatannya turun Rp 957 miliar.

PT Arutmin Indonesia (Arutmin) menyatakan telah kehilangan pendapatan sebesar Rp 277 miliar akibat kebijakan penerapan harga batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) untuk kebutuhan pembangkit listrik. Aturan itu mewajibkan Arutmin menjual batu bara dengan harga batu bara sebesar US$ 70 per ton.

Chief Executive Officer Arutmin Indonesia Ido Hutabarat mengatakan sejauh ini perusahaannya sudah memasok batu bara untuk dalam negeri sebanyak 3,25 juta ton. Adapun, hingga Mei produksi Arutmin mencapai 13 juta dari target sepanjang tahun sebesar 28,8 juta ton. “Kami sudah memenuhi DMO 25 persen volume,” kata dia di dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VII DPR, Kamis (24/5).

Selain Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (KPC) juga bernasib sama. Komisaris KPC Sri Damayanti mengatakan selama Maret hingga Mei 2018 ada penurunan pendapatan sebesar Rp 957 miliar akibat kebijakan DMO batu bara. 

Adapun realisasi penjualan batu bara KPC sampai kini sudah mencapai 17,5 juta ton. Perinciannnya untuk domestik 4,6 juta ton, dan sisanya dikspor.

Seperti diketahui, pemerintah telah mematok harga batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri maksimal di level US$ 70 per metrik ton. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batu Bara untuk Kepentingan Umum.

Keputusan menteri itu merupakan turunan dari  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Kemudian Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara.

Isi dari Keputusan Menteri Nomor 1395K/30/MEM/2018 itu adalah PLN bisa membeli harga batu bara dalam negeri dengan harga US$ 70 per metrik ton. Jika Harga Batu Bara Acuan/HBA di atas US$ 70 per metrik ton, PLN tetap membeli dengan harga US$ 70 per metrik ton.

Namun jika HBA di bawah US$ 70 per metrik ton, PLN bisa membeli harga rendah. “Pokoknya PLN tidak boleh lebih dari US$ 70 per metrik ton. Kalau ada yang lebih rendah dari US$ 70 per metrik ton, diambil harga yang rendah,” kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/3).

Sumber  – https://katadata.co.id