Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan konsumsi biodiesel tahun ini akan mencapai 3,72 juta Ton. Angka ini naik pesat dibandingkan konsumsi biodiesel tahun lalu yang sebesar 2,21 juta ton.

Wakil Ketua Umum III Gapki bidang Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang mengatakan, peningkatan konsumsi didorong oleh implementasi B20.

Togar berpendapat, program perluasan B20 yang dilakuan pemerintah sejak September sudah sukses. Ini melihat realisasi penyaluran B20 untuk non PSO sudah sebesar 74% dan di bulan Oktober mencapai sekitar 80%.

“Kalau kita bilang program B20 tidak berjalan, saya tidak bisa bilang kalau 74% itu tidak sukses. B20 sukses, tapi memang tidak 100%,” tutur Togar, Jumat (3/11).

Sementara di tahun depan, konsumsi biodiesel diperkirakan akan mencapai 5,5 juta ton. Peningkatan yang signifikan ini dikarenakan implementasi B20 yang sudah berjalan baik.

Menurut Togar, kendala logistik yang menjadi hambatan penyaluran biodiesel sudah dapat diselesaikan di tahun depan. Apalagi, titik penyaluran B20 ini akan disederhanakan.

Meski konsumsi di dalam meningkat di tahun mendatang, ekspor biodiesel justru akan mengalami penurunan. Ekspor tahun depan diperkirakan akan sebesar 1 juta ton dan ekspor tahun ini yang sebesar 1,72 juta ton.

Ekspor tahun ini pun meningkat pesat dari tahun sebelumnya yang sebesar 163.000 ton. “Ekspor tahun ini meningkat karena harga diesel itu mahal, jadi orang mau nyampur. Ekspornya ada banyak, ke China, ada Eropa, Korea, dan lainnya,” kata Togar.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia (PTFI) masih menggantung. Hingga kini, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih belum menerbitkan IUPK definitif.

Nafas perizinan PTFI sampai sekarang masih tersendat karena harus diperpanjang setiap bulan. Hingga bulan ini, PTFI masih mengandalkan IUPK Sementara yang pada periode ini akan berakhir pada 31 Oktober 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono menyebut, semua proses perizinan menuju terbitnya IUPK definitif masih dievaluasi. “Ya nanti kita lihat, sedang dievaluasi semuanya,” katanya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (22/10).

Sebelumnya, Bambang bilang, status IUPK yang masih Sementara ini tak lepas dari proses divestasi 51% saham PTFI oleh PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) yang belum rampung. Menurut Bambang, setelah proses divestasi dinyatakan usai, pihaknya bisa mengeluarkan IUPK selama 2 x 10 tahun setelah habis masa kontrak pada tahun 2021.

Artinnya, IUPK dengan masa 2 x 10 tahun itu tidak berarti langsung diberikan hingga tahun 2041. Sehingga IUPK yang akan langsung diberikan adalah sampai tahun 2031, karena masing-masing periode memiliki persyaratan yang harus dipenuhi.

“Masing-masing dalam kondisional, ada persyaratannya. Jadi sampai 2031 langsung diberikan, tapi yang 2041 nanti, sepanjang dia (Freeport Indonesia) memenuhi persyaratan, ya bisa,” jelas Bambang.

Sementara Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin yakin, penyelesaian divestasi 51% saham PTFI bisa selesai sebelum tutup tahun ini. Pada bulan Desember, Budi optimis bisa mendapatkan pendanaan senilai US$ 3,85 miliar dari sindikasi delapan bank asing untuk melunasi divestasi ini.

Menurut Budi, agar divestasi ini bisa selesai, maka harus ada sejumlah hal yang mesti terlebih dulu diselesaikan. Yakni penerbitan IUPK, stabilitas investasi, dan komitmen pembangunan smelter.

“Untuk divestasi, IUPK mesti ke luar, stabilitas investasi mesti selesai dengan Kemenkeu. Smelternya juga mesti ada kesepakatan degan ESDM dalam bentuk IUPK. Nah di dalam IUPK itu juga ada klausula mengenai kewajiabn lingkungan yang harus diselesaikan,” jelas Budi saat ditemui di DPR RI, pekan lalu.

Sementara Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Susigit menegaskan, divestasi harus terlebih dulu diselesaikan agar IUPK definitif bisa terbit. “Sudah berulang-ulang dijelaskan, ada empat isu dan salah satunya divestasi yang harus selesai, baru IUPK definitif terbit. Nggak pernah dan tidka akan terbalik,” tandasnya.

Sumber – https://industri.kontan.co.id/

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengembangkan energi baru berbasis batubara.Peningkatan nilai tambah ini dimaksudkan untuk menjadi energi alternatif, khususnya sebagai substitusi dari minyak dan gas.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi VII DPR RI, Senin (15/10) menyimpulkan, Komisi VII dan Kementerian ESDM bersepakat untuk menyusun road map strategi nasional pengembangan energi baru berbasis batubara. Seperti gasifikasi batubara (coal gasification), pencairan batubara (coal liquifaction) dan gas metana batubara.

Selain itu, pemanfaatan batubara untuk alternatif energi juga bisa melalui pembuatan kokas (cokes making), Underground Coal Gasification (UCG), dan pembuatan briket batubara (coal briquetting).

Akan tetapi, menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono, untuk menjadikan batubara sebagai energi alternatif, hingga kini masih menemuai sejumlah kendala. Terutama dari sisi penerapan teknologi dan skala keekonomian. “Meski dari pilot plat sudah, tapi dari sisi komersial masih belum. Badan usaha belum bisa kalau nggak ekonomis dan teknologi nggak proven,” kata Bambang.

Namun, peningkatan nilai tambah batubara dengan menjadikannya sebagai akternatif energi, tetap akan melaju. Sejumlah penelitian dan pengembangan (litbang) dan pilot project pun dilakukan. Salah satunya mengenai gasifikasi batubara untuk pembangkit listrik.

Dalam hal ini, menurut hasil litbang gasifikasi Tekmira ESDM, untuk gasifikasi batubara dalam pembangkit listrik ini, diperlukan investasi sebesar US$ 2 juta per megawatt (MW). 1 kg batubara bisa terkonversi menjadi 0,8 kiloWatt (kW).

Adapun, soal gasifikasi ini, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) telah memasang target untuk mmebangun pabrik gasifikasi batubara pada Desember mendatang. Hasilnya nanti ialah berupa Dimethyl Eter (DME) yang bisa menghasilkan pupuk dan LPG.

Seperti yang pernah diberitakan Kontan.co.id pada September lalu, menurut Direktur Utama Bukit Asam Arviyan Arifin, proses pembangunan pabrik ini masih dalam tahap feasibility study. Sedangkan untuk pembangunannya bisa memakan waktu selasa 2,5 tahun. “Kami harapkan feasibility studyrampung dalam satu sampai satu setengah bulan,” imbuh Arviyan.

Dalam pembangunan pabrik gasifikasi ini, PTBA bekerja sama dengan PT Pertamina dan juga PT Pupuk Indonesia. Adapun, biaya yang dibutuhkan bisa mencapai US$ 1,5 miliar. “Kita sudah melakukan tanda tangan, pabrik gasnya ada satu di lokasi yang sama nanti kita akan buat kawasan ekonomi khusus industri batubara, kebutuhan biaya mungkin berkisar US$ 1 miliar sampai US$ 1,5 miliar,” ujar Arviyan.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyindir bos-bos perusahaan tambang negara yang dinilai masih kurang mengoptimalkan produksi tambang mereka untuk menghasilkan nilai tambah. 

“Saya ada pesan khusus, bahwa justru di tambang ini potensinya sangat besar. Dalam arti, kita harus bisa memproses produk tambang itu yang nilai tambahnya tinggi,” ujar Rini di paparan kinerja ekspor mineral tambang Holding Industri Pertambangan PT Inalum (Persero) di Soehana Hall, Rabu (12/9/2018).

Menurut Rini ini adalah kelemahan perusahaan tambang RI, yakni mengeruk tambang mentah lalu mengekspornya tanpa ada proses lanjutan. Misalnya bauksit, produk akhirnya bisa menjadi aluminium.

“Nikel bisa jadi stainless, batu bara bisa jadi polietilen, nah ini sebenarnya dibutuhkan tapi kita justru banyak impor,” sindirnya. Ke depan, ia menginginkan agar para dirut perusahaan tambang ini lebih kerja keras untuk hasilkan produk lanjutan yang disebut dan harus mulai dilakukan. 

Sebab, lanjutnya, sekarang sebenarnya sudah terlambat untuk mulai meski pemikiran untuk merealisasikannya sudah ada sejak lama. Hanya saja terhambat dalam faktor softskill.

“Tapi sekarang kebutuhan dalam negeri meningkat, lalu kami bicara juga competitiveness. Harusnya kita bisa produksi kebutuhan dalam negeri, yang bahan bakunya tersedia di sini. Harusnya bisa, kalau negara lain kan mereka tidak ada bahan baku.”

Ia juga mencontohkan dengan PT Timah (Tbk). “Katanya punya rare earth, timah nih di mana? Padahal itu nilainya tinggi dan sangat dicari,” kritiknya berlanjut. 

Terakhir, Rini menegaskan untuk segera menjalankan imbauannya dalam meningkatkan nilai tambah. Seperti produk bauksit yang bisa mendapat nilai tambah hingga 20% dengan produk alumunium. 

Sumber – www.cnbcindonesia.com