Pengusaha batubara kembali meminta supaya revisi keenam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara bisa segera diterbitkan. Revisi PP tersebut akan dibarengi dengan terbitnya PP tentang perpajakan dan penerimaan negara dari bidang usaha batubara.

Ketua Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Pandu P. Sjahrir mengatakan, paket regulasi tersebut akan sangat mempengaruhi tingkat investasi di bidang usaha emas hitam ini.

Tak hanya itu, revisi PP 23/2010 juga terkait dengan kepastian hukum dalam kelangsungan sejumlah pelaku usaha raksasa yang tergolong dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama.

Sebab, salah satu pokok dalam revisi PP 23/2010 adalah tentang perpanjang izin dan peralihan status dari PKP2B menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Sebelumnya, Pemerintah bahkan sempat menargetkan paket kebijakan tentang batubara ini bisa terbit akhir tahun 2018 atau awal 2019.

“Ini krusial sekali. Urusan Pemilu sudah selesai, bola balik lagi ke pemerintah, semuanya ingin kepastian,” kata Pandu beberapa hari lalu.

Pandu juga menekankan, di tengah tekanan harga dan pasar batubara global, ketidakpastian hukum ini bisa berdampak negatif terhadap investasi di sektor batubara. “Yang terjadi sekarang investasi stuck, lagi pusing gara-gara ini diambangin,” imbuhnya.

Ia pun mengatakan, regulasi tentang kejelasan status perizinan ini diperlukan mengingat sudah ada satu pemegang PKP2B yang masa kontraknya sudah berakhir. serta, satu PKP2B lainnya akan segera mengakhir kontrak pada tahun depan.

“Nah itu bagaimana? ini nggak bagus, jadi memang harus diperjelas,” tegasnya.

Seperti diketahui, ada tujuh PKP2B yang kontaknya akan berakhir dalam beberapa tahun ke depan. Yakni PT Arutmin Indonesia (1 November 2020), PT Kendilo Coal Indonesia (13 September 2021), PT Kaltim Prima Coal (31 Desember 2021), PT Multi Harapan Utama (1 April 2022), PT Adaro Indonesia (1 Oktober 2022), PT Kideco Jaya Agung (13 Maret 2023), dan PT Berau Coal (26 April 2025). Sedangkan satu PKP2B, yakni PT Tanito Harum kontraknya sudah berakhir pada 14 Januari 2019 lalu.

Luas Wilayah: PKP2B vs BUMN

Menurut Pandu, pada paket regulasi tersebut, pelaku usaha tidak lagi mempersoalkan substansi dalam draft PP perpajakan dan penerimaan negara. “Soal pajak aku rasa udah clear, baik buat negara dari sisi pendapatan. Member juga nggak masalah,” akunya.

Namun, ada satu persoalan yang mengganjal dalam revisi PP 23/2010. Yakni soal luas wilayah dan penguasaan negara dalam pengelolaan lahan tambang milik PKP2B.

Sebagaimana yang pernah Kontan.co.id beritakan sebelumnya, Kementerian BUMN meminta supaya revisi PP tersebut bisa mengakomodasi penguatan peran BUMN. Serta, luas wilayah tambang PKP2B yang memperoleh perpanjangan tidak melebihi 15.000 hektare (ha).

“Kan polemiknya jelas, jadi poinnya is it better of private sector or the hand of the state?” ungkap Pandu.

Dalam hal ini, Pandu menilai pengelolaan oleh sektor swasta bisa lebih efisien. Sebab, pengelolaan oleh BUMN mesti memperhatikan kesiapan sumber daya manusia dan operasional yang dimiliki untuk tetap menjaga tingkat produksi.

Lebih lanjut, Pandu pun membuat perbandingan dengan sejumlah blok migas terminasi yang pengelolaannya diberikan kepada Pertamina. “Kita belajar juga soal pengalihan dari sisi oil and gas, jadi perlu objective,” katanya.

Pandu mengingatkan, selain untuk ketersediaan pasokan energi, menjaga tingkat produksi juga perlu karena akan berdampak terhadap kelangsungan ekonomi dan penerimaan negara. “Kalau produksi menurun, royalty menurun, kita lihat economy benefit-nya. Misalnya punya 100% dari 10 atau 40% dari 1.000, pilih mana?” ungkap Pandu.

Mengenai luas wilayah dan pengelolaan lahan tambang PKP2B ini, sebelumnya KONTAN juga telah memberitakan keinginan serupa dari tiga bos tambang batubara raksasa. Yakni Chief Executive Officer PT Arutmin Indonesia Ido Hutabarat, Direktur Utama PT Kideco Jaya Agung Mochamad Kurnia Ariawan, dan Direktur Utama Adaro Energy Garibaldi Thohir.

Ketiganya kompak, berharap supaya setelah ada perpanjangan izin dan perubahan status dari PKP2B menjadi IUPK, luas lahan tambang yang dikelola bisa sama seperti yang ada saat ini. “Ya keinginan kita bisa perpanjangan eksisting,” kata Ido Hutabarat.

Menurut Pandu, saat ini semuanya berpulang pada political will pemerintah. Hanya saja, Pandu meminta kepada Kementerian ESDM sebagai leading sector, bisa menunjukkan sikap yang jelas terhadap revisi PP 23/2010 tersebut.

“Ini lebih ke political will saja, mana yang terbaik buat negara. Tapi dari sisi (Kementerian) ESDM harus tegas, rekomendasi dan posisinya,” tandas Pandu.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberi sanksi terhadap perusahaan mineral yang tidak memenuhi target pembangunan pabrik pemurnian dan pengolahan (smelter). Kali ini, ada enam perusahaan yang diganjar sanksi, dimana komoditas dengan jenis nikel masih mendominasi.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM Yunus Saefulhak mengungkapkan, dari keenam perusahaan tersebut, lima diantaranya dijatuhi sanksi penghentian izin ekspor sementara. Kelima perusahaan tersebut adalah PT Surya Saga Utama (Nikel), PT Genba Multi Mineral (Nikel), PT Modern Cahaya Makmur (Nikel), PT Integra Mining Nusantara (Nikel) dan PT Lobindo Nusa Persada (Bauksit).

Kelima perusahaan ini, sambung Yunus, bisa kembali mendapatkan izin ekspor asalkan kembali mengajukan permohonan. Hal itu juga harus terlebih dulu disertai laporan pembangunan smelter yang telah diverifikasi oleh verifikator independen dengan progres yang memenuhi target.

“Kalau penghentian sementara itu istilahnya bisa evaluasi ulang. Kalau mencapai progres (target pembangunan smelter), dia bisa mengajukan permohonan, tidak lagi dari nol,” jelas Yunus saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Senin (6/5).

Berbeda dengan kelima perusahaan di atas yang mendapatkan penghentian izin ekspor sementara, satu perusahaan lainnya dikenai sanksi pencabutan izin ekspor. Yaitu PT Gunung Bintan Abadi (GBA), perusahaan dengan komoditas bauksit yang berlokasi di Bintan, Kepualuan Riau tersebut.

Selain tidak memenuhi target progres pembangunan smelter, Yunus mengatakan bahwa GBA juga tidak menjalankan manajemen operasional secara baik. “Misalnya, dia menerima bahan galian bukan dari tambangnya sendiri, yang tidak dikerjasamakan. Sebetulnya boleh, tapi harus dikerjasamakan, dan itu saya kira IUP-nya sudah dicabut oleh daerah,” terangnya.

Yunus bilang, pihaknya juga sudah memberikan tiga kali peringatan kepada perusahaan yang memegang rekomendasi ekspor sekitar 1,2 juta wet metrik ton tersebut. Ia pun menegaskan, pihaknya berkomitmen untuk terus mengejar target hilirisasi mineral, dan akan menindak tegas perusahaan yang tidak patuh terhadap ketentuan dengan memberikan teguran, peringatan, penghentian sementara, hingga pencabutan izin ekspor.

“Mana saja perusahaan yang betul serius membangun smelter, mana yang tidak. Intinya kita akan tegas, itu yang harus dicatat, harus dimengerti kewajiban membangun smelter jalan terus” tegas Yunus.

Seperti diketahui, ketentuan dan sanksi mengenai progres pembangunan smelter ini diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 25 tahun 2018 dan Permen Nomor 50 Tahun 2018. Dalam ketentuan tersebut pengawasan berkala dilakukan setiap enam bulan dan harus mencapai kemajuan paling sedikit 90% dari rencana yang dihitung kumulatif sampai satu bulan terakhir oleh verifikator independen.

Jika dalam enam bulan progres pembangunannya tidak mencapai 90%, maka rekomendasi ekspor akan dicabut sementara hingga perusahaan yang bersangkuta melaporkan progres yang telah diverfikasi oleh verifikator independen.

Sementara itu, hingga Kuartal I tahun ini, Yunus mengklaim bahwa secara umum target pembangunan smelter masih sesuai target. “Sementara ini secara umum tercapai. Ketika ada perusahaan yang bandel, ya segera ekspornya dilarang, itu sebagai bentuk pembinaan kita,” tandasnya.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengejar target pengoperasian 57 smelter pada tahun 2022. Target tersebut sesuai dengan roadmap beralihnya ekspor komoditas mineral mentah ke industri hilirisasi produk mineral dalam negeri.

Asal tahu saja, hingga tahun 2018, sudah ada 27 smelter yang telah beroperasi, dimana 17 diantaranya merupakan smelter komoditas nikel. Sedangkan, sampai tahun 2022 direncanakan akan ada tambahan 3 smelter tembaga, 16 smelter nikel, 5 smelter bauksit, 2 smelter besi dan 4 smelter timbal dan seng.

Dalam hal perizinan, smelter-smelter tersebut mayoritas dibangun menggunakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM. Namun, ada juga yang memakai Izin Usaha Industri (IUI) dari Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Kepada Kontan.co.id, sebelumnya Yunus mengatakan bahwa akan ada tiga smelter yang akan beroperasi pada tahun 2019 ini. Yakni smelter nikel PT Aneka Tambang di Tanjung Buli-Halmera, smelter timbal PT Kapuas Prima Citra di Kalimantan Tengah, dan smelter nikel PT Wanatiara Persada di Obi, Halmahera.

Sumber – industri.kontan.co.id

Inspired by the ILO centenary anniversary and discussions on the future of work, the world day this year attempts to take stock of a 100 years of work in improving occupational safety and health and looks to the future for continuing these efforts through major changes such as technology, demographics, sustainable development including climate change and changes in work organization. 

The official World Day on 28 April 2019 will only be the beginning of worldwide events and activities to continue throughout the rest of the year, around the theme of safety and health and the future of work, celebrating and building on the wealth of knowledge and action accumulated over 100 years as we get ready to face and appreciate the changes brought forward by the future of work we want. 

The ILO will launch a global report to that effect, sharing the story of a 100 years in saving lives and promoting safe and healthy working environments. The report attempts to capture the evolution of safety and health from before the inception of the ILO in 1919 to date, going through the major turning points that have influenced this field and have influenced the way ILO has contributed to improving safety and health at work. 

More importantly, the global report will touch upon the changes in work arrangements, technology (digitalisation and ICT, platform work, automation and robotics), demographics, globalisation, climate change, and other drivers that are affecting the dynamics of safety and health and the nature of professions in this area, notwithstanding the persistent traditional and re-emerging risks and variations across developing and developed countries. 

To add further depth to the discussion, the ILO will feature 33 original think pieces from the real faces of the occupational safety and health community from around the world who will share strong messages and testimonials on OSH and the future of work from a variety of expert and practical aspects

Sumber – www.ilo.org

Tambang batu bara di Sangatta, Kutai Timur, Kalimantan Timur, tersebut sudah lebih dikenal dengan nama Tambang Sangatta. 

Saat ini, tambang yang dimiliki PT Bumi Resources Tbk (BUMI) melalui PT Kaltim Prima Coal (KPC) itu sudah dikenal sebagai tambang batu bara terbesar di Kalimantan. Meskipun demikian, apakah Tambang Sangatta merupakan tambang terbesar di dunia? Berikut penelusuran Tim Riset CNBC Indonesia.

Ternyata, dari sisi produksi, meskipun bukan nomor satu, benar adanya bahwa Tambang Sangatta merupakan salah satu tambang batu bara terbesar di dunia. 

Situs www.sourcewatch.org menunjukkan tambang Sangatta memiliki produksi terbesar keempat terbesar di dunia, yaitu 45,5 juta ton per tahun, berdasarkan data 2013.

Posisi Sangatta berada di bawah dua tambang dari Amerika Serikat dan satu tambang lain asal Indonesia.

Di daftar tersebut, tambang dengan produksi terbesar dunia adalah Tambang North Antelope Rochelle di Cekungan Sungai Powder (Powder River Basin) di antara Montana-Wyoming milik Peabody Powder River Mining Llc (Peabody Energy).

Tambang tersebut memiliki produksi 107 juta ton per tahun, berdasarkan data 2014.

Pada posisi selanjutnya diisi oleh Tambang Black Thunder di Campbell County, Wyoming, milik Arch Coal dengan produksi 91,8 juta ton per tahun, berdasarkan data per 2014.

Di posisi tepat di atas Tambang Sangatta tersebutlah Tambang Konsesi Batu Bara Tabalong milik PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melalui PT Adaro Indonesia, yang masih satu saudara sesama bursa efek dari BUMI. 

Setelah Tambang Konsesi Batu Bara Tabalong dan Sangatta barulah muncul negara lain, yaitu Tambang Huolinhe di China, Tambang Bogatyr di Kazakhstan, Tambang Bełchatów di Polandia, Tambang Hambach di Jerman, Tambang Garzweiler di Jerman, dan Tambang Daliuta-Huojitu di China.

Meskipun dua tambang Indonesia berada di puncak daftar tambang batu bara dengan produksi terbesar dunia, tetapi sayangnya Indonesia bukanlah negara dengan produksi terbesar.

Produksi terbesar masih dipegang China, India, Amerika Serikat, dan Australia. Di posisi kelima barulah muncul nama Indonesia.

Pada posisi selanjutnya diisi oleh Tambang Black Thunder di Campbell County, Wyoming, milik Arch Coal dengan produksi 91,8 juta ton per tahun, berdasarkan data per 2014.

Di posisi tepat di atas Tambang Sangatta tersebutlah Tambang Konsesi Batu Bara Tabalong milik PT Adaro Energy Tbk (ADRO) melalui PT Adaro Indonesia, yang masih satu saudara sesama bursa efek dari BUMI. 

Setelah Tambang Konsesi Batu Bara Tabalong dan Sangatta barulah muncul negara lain, yaitu Tambang Huolinhe di China, Tambang Bogatyr di Kazakhstan, Tambang Bełchatów di Polandia, Tambang Hambach di Jerman, Tambang Garzweiler di Jerman, dan Tambang Daliuta-Huojitu di China.

Meskipun dua tambang Indonesia berada di puncak daftar tambang batu bara dengan produksi terbesar dunia, tetapi sayangnya Indonesia bukanlah negara dengan produksi terbesar.

Produksi terbesar masih dipegang China, India, Amerika Serikat, dan Australia. Di posisi kelima barulah muncul nama Indonesia.

Sumber – www.cnbcindonesia.com