Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia dan berharap menjadi 10 negara ekonomi terbesar di dunia. Hal ini sejalan dengan komitmen berkelanjutan WeWork di Indonesia yang baru-baru ini membuka lokasi ketujuh di South Quarter, Jakarta Selatan.

Sebanyak 72% anggota WeWork di Indonesia menyatakan bahwa WeWork menjadi akselerator pertumbuhan perusahaan mereka. Salah satu anggota berskala perusahaan besar di Indonesia, Sinar Mas Mining berbagi bagaimana WeWork telah membantu mereka menginspirasi inovasi dan kreativitas, mendorong kolaborasi dan meningkatkan efisiensi tim karyawannya.

Sebagai pemimpin di industri pertambangan, Sinar Mas Mining (Grup Sinar Mas) dengan portofolio bisnis industri pertambangan dan perpanjangannya di Indonesia dan luar negeri, memiliki lebih dari 40 entitas bisnis yang mencakup produksi batu bara dan bisnis baru seperti innovation labs dan inkubator. Saat ini, perseroan memiliki lebih dari 3.000 karyawan.

Di tengah bertumbuhnya generasi milenial dalam angkatan kerja Indonesia saat ini, perusahaan mapan lokal seperti Sinar Mas Mining diharapkan mampu untuk terus berkembang dan mendorong interaksi dan pendekatan bisnis secara digital dan intuitif. Menyadari kebutuhan kolaborasi dan jaringan, pada tahun 2018 Sinar Mas Mining memindahkan karyawan dan tim dari beragam divisi ke WeWork Sinarmas MSIG Tower.

“Dengan Indonesia yang semakin kuat di Asia Tenggara, saat ini merupakan waktu yang tepat untuk berada di sini. Kami melihat semakin banyak perusahaan besar memanfaatkan WeWork sebagai bagian dari ekspansi dan pertumbuhan inovasinya. Faktanya, 43% dari keanggotaan kami berasal dari perusahaan besar global seperti Microsoft, GE dan Standard Chartered,” kata Turochas T Fuad, Managing Director WeWork di Asia Tenggara dan Korea. Ini merupakan bukti peran WeWork dalam membantu memberikan dampak pertumbuhan bagi anggota.

Menurutnya, sesuai dengan nilai WeWork dalam kemitraan dengan perusahaan besar untuk fokus pada hal yang paling penting: karyawan dan tujuan mereka, WeWork bekerja sama dengan Sinar Mas Mining untuk memahami kebutuhan ekspansi dan lokasi mereka. Tantangan: ruang kerja yang berbeda dan terpisah dari budaya utama perusahaan

Saat ini, Sinar Mas Mining tengah memperkuat transformasi digital dan menargetkan untuk mengubah cara mereka bermitra dan bekerja bersama secara internal. Mereka mencari ruang kerja yang dapat menginspirasi karyawannya, ruang kerja yang mengutamakan karyawan dan melibatkan kolaborasi dan interaksi. Dengan bekerja di lokasi WeWork dan mengintegrasikan karyawan mereka dengan komunitas inovator dan entrepreneurs di WeWork, kini, Sinar Mas Mining memiliki akses luas untuk mengeksplorasi peluang baru bagi inovasi bisnis.

“Kamii fokus pada cara mengubah lingkungan kerja, sehingga dapat melibatkan karyawan lebih baik. Ketika saya memikirkan ruang kerja, tim dan bagaimana memberdayakan mereka, satu kata kunci yang saya pikirkan adalah “Empowerment,” jelas Swasono Satyo, Chief Human Resources Officer.

Ruang kerja Sinar mas Mining di WeWork Sinarmas MSIG Tower telah memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyatu dengan bisnis dan visi bersama, sambil membangun budaya fleksibilitas dan kolaborasi di antara mereka. Solusinya, ruang kerja yang gesit yang terhubung dengan pengalaman karyawan berkomitmen untuk menciptakan ruang kerja yang millennial-friendly, tim Sinar Mas Mining yang terdiri dari 150 orang sekarang duduk di kantor pribadi mereka di WeWork Sinarmas MSIG Tower.

Sejalan dengan roadmap pemerintah yang terintegrasi, ‘Making Indonesia 4.0’, hal ini juga membantu tim Sinar Mas Mining untuk berkembang dengan memanfaatkan jaringan global dari WeWork. WeWork telah mengubah pengalaman kantor tradisional dan mendorong Sinar Mas Mining untuk memahami ruang kerja dengan cara yang berbeda. Terlepas dari ruang fisik, pihaknya juga menghargai pengalaman dinamis yang dapat diciptakan untuk karyawan.

“Ini membantu kami memahami peluang dan solusi yang dapat meningkatkan budaya kerja kami lebih baik lagi,” dia menambahkan. Lokasi pusat WeWork Sinarmas MSIG Tower juga berada dekat dengan kantor Sinar Mas di Sudirman Central Business District, Sudirman. Hal ini merupakan sebuah keuntungan lain dari kerja sama ini. Dari perspektif estetika, desain ruang WeWork menggabungkan warna-warna cerah, dengan sentuhan budaya tradisional Indonesia.

WeWork memahami kebutuhan yang penting bagi Sinar Mas Mining. Area kerja yang tenang sangat membantu dalam produktivitas tim, sementara ruang terbuka dan interior yang dinamis mendorong kreativitas mereka. Dengan inisiatif tim WeWork yang sering menyelenggarakan sesi khusus bagi para anggota seperti acara networking hingga acara professional development, karyawan Sinar Mas Mining tidak hanya dapat menumbuhkan ikatan yang kuat antar tim, tetapi juga meningkatkan network di luar perusahaan.

Komitmen untuk memodernisasi lingkungan kerja untuk menginspirasi energi baru, meningkatkan keterlibatan karyawan, dan menarik minat karyawan di masa depan adalah bagian dari program Employee Value Proposition dari Sinar Mas Mining dan inisiatif untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan produktivitas karyawan. Hasilnya, peningkatan kolaborasi antara karyawan saat ini dan transformasi kerja bersama Melalui survei kepuasan karyawan di perusahaan, Sinar Mas Mining telah menemukan bahwa karyawan mendapat lebih banyak manfaat dari ruang kerja bersama, dengan peningkatan 10% dalam produktivitas karyawan dan kepuasan karyawan.

“Kondiisi ini membuat orang keluar dari budaya kantor tradisional dan memasuki lingkungan kerja kolaboratif, diterima dengan baik oleh karyawan,” kata Satyo. Visi Sinar Mas Mining adalah terus bekerja bersama WeWork untuk membantunya dalam berpikir, berkolaborasi, dan berinovasi di pekerjaan.” Memasuki peringatan satu tahun bersama WeWork, Sinar Mas Mining sekarang memiliki ruang yang mudah diakses di jantung kota Jakarta yang memungkinkan mereka memperluas tenaga kerja mereka di kota ini.

Sumber: www.swa.co.id

Melimpahnya sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia akan dimanfaatkan oleh pemerintah. Salah satunya dengan mengambil kebijakan menjadikan lahan bekas tambang sebagai sumber listrik baru berbasis energi panas matahari atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). “Ke depannya, pemerintah akan membangun sumber listrik di tempat-tempat bekas tambang batu bara sehingga polusinya bisa dinetralisir,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, kemarin. Peluang ini, jelas Arifin, sebagai jawaban atas tantangan semakin menipisnya sumber energi berbasis fosil dan keterbatasan bantuan global atas pendanaan finansial untuk proyek-proyek yang menggunakan energi fosil. “Kita menuju transformasi dari energi fosil ke EBT kendati butuh waktu,” ungkapnya. Sebelumnya, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM F.X. Sutijastoto menjelaskan detail rencana tersebut. Pemerintah sudah melakukan evaluasi awal terhadap 200 hektare lahan bekas tambang yang siap digarap untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). “Ini akan selaras dengan pembangunan transmisi listrik,” ujar Toto. Menurut Sutijastoto, pembangunan PLTS pada bekas lahan tambang membutuhkan rentang waktu yang lebih singkat dibandingkan pembangkit yang lain. Setidaknya, pembangunan PLTS dinilai bisa dilakukan dalam satu tahun saja. Rencananya, penggunaan lahan bekas tambang untuk lokasi pembangkitan tidak hanya bisa dilakukan oleh penambang, namun terbuka untuk pelaku bisnis lainnya. “Kalau cukup Business to Business (B to B) ya cukup di situ tidak harus yang punya tambang,” jelas Sutijastoto. Pemerintah memiliki komitmen kuat untuk mengoptimalkan pemanfaatan EBT sekaligus memenuhi target investasi EBT pada 2020 sebesar USD2,3 milar. Optimalisasi dimanfaatkan guna mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil. “Kita akan memanfaatkan sumber-sumber kita untuk meredukusi kebutuhan BBM. Kita tidak bergantung pada sumber-sumber fosil. Dengan begitu, beberapa dekade ke depan bisa menjadi negara yang berdaulat energi,” tegas Arifin.   Sumber – https://industri.kontan.co.id/

Percepatan larangan ekspor bijih mentah (ore) nikel kadar rendah di bawah 1,7% telah resmi berlaku sejak 1 Januari 2020. Penambang nikel melalui Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) pun menagih pengaturan tentang tata niaga dan harga bijih nikel domestik antara penambang dan smelter.

Pasalnya, sejak larangan ekspor ore nikel diberlakukan, banyak penambang yang memilih untuk tidak melakukan aktivitas penambangan. Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey mengatakan, langkah itu diambil lantaran kondisi tata niaga dan harga nikel domestik saat ini dinilai masih membebani penambang.

Apalagi, sambung Meidy, smelter lokal lebih memilih untuk menyerap ore nikel dengan kadar tinggi. “Jadi susah buat kita (penambang), yang diminta smelter lokal kadar tinggi, sedangkan harga jual untuk (nikel kadar rendah) tidak sesuai,” katanya saat dihubungi Kontan.co.id, Kamis (16/1).

Meidy menjelaskan, mekanisme harga yang berlaku sekarang ini diatur berdasarkan kesepakatan business to business (B to B) antara penambang dengan smelter. Seharusnya, harga berpatok pada Harga Patokan Mineral (HPM) yang diatur setiap bulan.

Namun, pada praktiknya daya tawar smelter dalam menentukan harga lebih besar dibanding penambang. Sehingga, harga nikel kadar rendah yang dipatok ke smelter berada di bawah standar HPM.

Adapun, harga domestik yang pernah dianjurkan Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) yakni dalam rentang US$ 27 – US$ 30 per metrik ton, pada praktiknya juga tidak terlaksana.

Oleh sebab itu, Meidy meminta supaya pemerintah mempertegas aturan terkait tata niaga dan harga domestik ke dalam bentuk regulasi khusus, supaya keekonomian penambang lebih terjamin.

“Tata niaga harus diterbitkan satu aturan, regulasi. Kalau hanya B to B tidak bisa, mesti ada penekanan dari pemerintah,” sebut Meidy.

Meidy bilang, untuk penambang yang sudah berkontrak, produksi masih tetap berjalan. Namun, bagi yang belum berkontrak, Meidy menyebut bahwa banyak penambang yang memilih untuk tidak melakukan produksi. “Yang sudah ada kontrak ya lanjut (produksi). Untuk kontrak baru nggak mau supply, diam dulu,” sambungnya.

Sayangnya, Meidy tidak menyebut berapa jumlah penambang yang kini memilih untuk tidak berproduksi. Yang jelas, kata Meidy, para penambang itu tersebar di Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku Utara.

Menurut Meidy, kondisi ini bisa jadi hanya berlangsung sementara. Jika sudah ada pengaturan tata niaga dan harga, Meidy memprediksi para penambang akan kembali berproduksi. “Sementara ya, menunggu (pengaturan) tata niaga,” ungkap Meidy.

Lebih lanjut, ia juga menekankan bahwa beban bagi penambang lebih berat sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Dalam beleid ini, tarif royalti untuk bijih mentah (ore) dikenakan tarif lebih mahal, sedangkan produk tambang yang sudah diolah atau dimurnikan diberikan tarif yang lebih murah.

Sebagai contoh, di PP ini, tarif royalti untuk bijih nikel dikenakan sebesar 10% dari harga jual per ton. Naik dua kali lipat dari tarif sebelumnya yang hanya sebesar 5%, sebagaimana yang diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 2012.

“Kewajiban kita bayar berpatokan ke HPM, harga tidak. Ditambah lagi kewajiban naik dari 5% jadi 10%,” tegas Meidy.

Oleh sebab itu, Meidy merasa pengaturan harga dan tata niaga ini mendesak diterbitkan. Adapun, Meidy meminta supaya mekanismenya masih bersandar pada HPM, namun dengan batas bawah yang harus ditaati dalam praktek di lapangan. 

“Tinggal kita atur, harga terendahnya dimana. Misal HPM US$ 30, nanti mentok harganya di US$ 20 atau US$ 25,” jelasnya.

Sumber – https://industri.kontan.co.id/