Kementerian ESDM menyebut penyebaran virus corona mengganggu pembangunan smelter. Salah satu yang terdampak, yakni pembangunan smelter PT Virtue Dragon Nickel Industry yang berlokasi di Konawe, Sulawesi Tenggara.

Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Bambang Gatot Ariyono mengatakan kendala disebabkan oleh pekerja smelter yang berasal dari China tidak bisa kembali ke Indonesia. Pemerintah melarang pemegang paspor China masuk dan transit di Indonesia sejak awal Februari 2020.

“Mereka terganggu karena lebih dari 300-400 pekerja dari China tidak bisa kembali,” katanya di Jakarta, Kamis (12/3).

Dengan kondisi tersebut, ia memprediksi virus corona menekan sektor minerba dalam jangka panjang. Alasannya, jika penyebaran virus masih berlanjut, maka permintaan industri akan berkurang.

Dalam jangka panjang, virus corona juga akan membebani pertumbuhan ekonomi global serta domestik, sehingga produktivitas industri juga terganggu.

“Saya kira pengaruhnya cepat atau lambat pasti ada. Kalau long term (jangka panjang) ini bisa pengaruh besar,” ucapnya.

Namun, untuk saat ini ia menegaskan virus corona belum berdampak negatif pada sektor minerba secara keseluruhan. Dampaknya baru menimpa Virtue Dragon sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya. Pun demikian, aktivitas produksi Virtue Dragon lainnya masih berjalan normal.

Selain itu, harga-harga komoditas minerba terpantau masih bagus, baik dari batu bara, bauksit, timah, maupun emas. Sebagai contoh, Harga Batu Bara Acuan (HBA) Maret 2020 menguat tipis 0,2 persen dari US$66,89 per ton pada Februari menjadi US$67,08 per ton di Maret 2020.

Lalu, harga emas juga menunjukkan tren naik, meskipun pada perdagangan pagi ini melemah. Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam sebesar Rp831 ribu per gram pada Kamis (12/3), turun Rp8.000 dari Rp839 ribu per gram pada Rabu (11/3).

Namun, harganya melonjak dibandingkan posisi awal tahun, yakni Rp762 ribu per gram. “Untuk saat ini, kami lihat perkembangan harga mineral, seperti timah, nikel, bauksit masih bagus. Artinya grafiknya ada perkembangan bagus, meskipun tidak signifikan tapi stabil,” imbuh dia.

Dalam kesempatan yang sama, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Minerba Irwandy Arif mengatakan penurunan permintaan batu bara dari China akibat virus corona masih terbilang kecil. Tercatat, Negeri Tirai Bambu memangkas permintaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik sebesar 200 ribu ton.

“Dari enam produsen pembangkit di China sudah kurangi permintaan batu bara 200 ribu ton. Pak Menteri (Menteri ESDM Arifin Tasrif) bilang masih kecil, saya kira jutaan,” kata Irwandy.

Ia menambahkan dampak penurunan permintaan baru akan tampak pada akhir Juni 2020 nanti. Dengan catatan, virus corona masih berlanjut hingga periode tersebut.

Sumber – https://www.cnnindonesia.com/

Wacana pengalihan kewenangan pemerintah daerah (Pemda) ke pemerintah pusat dalam perizinan dan pengelolaan tambang menjadi sorotan. Wacana itu tertuang dalam revisi UU Nomor 4 Tahun 2009 alias UU Mineral dan Batubara (Minerba) di dalam Rancangan UU Cipta Kerja (omnibus law).

Asosiasi perusahaan tambang atau Indonesia Mining Association (IMA) dan Asosiasi Pertambangan Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) ikut menanggapi wacana ini. Menurut Pelaksana Harian Direktur Eksekutif IMA Djoko Widajatno, pengalihan perizinan dan pengelolaan tambang ke pemerintah pusat bukan lah ide yang buruk.

Djoko mengatakan, tata kelola dan perizinan usaha tambang di Indonesia saat ini memang butuh perbaikan. Menurutnya, jika kewenangan beralih ke pemerintah pusat, maka pertumbuhan izin usaha baru dan tingkat produksi tambang bisa lebih terkendali.

“Diharapkan akan dilakukan pembatasan bertahap, supaya produksi terkendali, juga bisa lebih transparan dan akuntable. Karena kalau di daerah, sementara ini masih macem-macem pemikirannya,” kata Djoko kepada Kontan.co.id, Selasa (18/2).

Kendati begitu, Djoko mengatakan bahwa kewenangan di tingkat daerah tidak bisa seluruhnya dilepas. Hanya saja, Djoko menyoroti, saat ini supervisi pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap daerah harus dievaluasi.

“Cuman kontrol harus diperketat. Saat ini supervisi pemerintah pusat belum baik, harus ditingkatkan secara bertahap. Sementara itu, kendali (tata kelola pertambangan) dipusatkan,” terang Djoko.

Dengan demikian, terang Djoko, diharapkan produksi mineral dan batubara dapat lebih terkontrol. Termasuk mengenai kesesuaian data produksi dan penjualan barang tambang antara realitas dan di atas kertas.

“Sekarang masih suka didapati perbedaan ekspor dan yang dilaporkan. Jadi hal-hal semacam itu harus ditutup supaya lebih terkendali,” sebutnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif APBI Hendra Sinadia mengungkapkan, sebelum era UU Minerba, tata kelola dan perizinan tambang masih berada di pemerintah pusat. Namun seiring dengan berkembangnya aspirasi otonomi daerah, maka perizinan pun bergeser ke tangan pemerintah kabupaten, lalu pemerintah provinsi.

Menurut Hendra, pengalihan kewenangan kembali ke tangan pemerintah pusat perlu mempertimbangkan banyak aspek supaya tidak mengganjal produksi dan investasi di sektor tambang, khususnya batubara. Sebab, katanya, emas hitam ini merupakan komoditas strategis dan vital baik dari sisi energi maupun perekonomian nasional.

Sayangnya, Hendra enggan berkomentar banyak mengenai pengalihan kewenangan ini. “Kita tidak membuat dikotomi antara pusat dan daerah. Pengusaha menyerahkan pengalihan kewenangan ini kepada pemerintah sebagai regulator,” kata Hendra.

kendati nantinya izin berada di pemerintah pusat, sambung Hendra, peran pemerintah daerah tidak bisa tereliminasi. Sebab, operasional tambang berada di daerah, sehingga fungsi pengawasan dan pembinaan tetap melekat. “Karenanya, dalam UU (omnibus law) ini masalah pengawasan dan pembinaan perlu diperjelas,” ungkap Hendra.

Sumber – https://industri.kontan.co.id/

Sektor pertambangan memang masih menjadi salah satu sektor yang seksi untuk sebuah investasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mematok target investasi di sektor tambang pada tahun 2020 ini sebesar US$ 7,74 miliar. Angka tersebut secara persentase naik sebesar 19,08% dari realisasi investasi pada tahun lalu yang berada diangka US$ 6,5 miliar. Dimana pada 2019 lalu, target investasi disektor tambang yang tertuang dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebesar US$ 6,17 miliar.

Sebagai informasi, Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono mengatakan bahwa investasi tambang pada tahun lalu didapatkan dari berbagai sisi seperti investasi Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sebesar US$ 2,53 miliar, investasi dari perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebesar US$ 1,3 miliar.

Perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) PMA dan PMDN sebesar US$ 683,6 juta, dan pemegang Kontrak Karya (KK) sebesar US$ 672,7 juta. Investasi dari pemegang IUP OPK olah murni atau smelter sebesar US$ 609,4 juta dan perusahaan batubara pemegang PKP2B sebesar US$ 551,9 juta. IUP BUMN sebesar US$ 149,4 juta di sepanjang tahun 2019 lalu. Sehingga total realisasi investasi sektor tambang sepanjang 2019 ditaksir mencapai US$ 6,5 miliar.

ESDM mematok target yang lebih besar pada tahun ini dibandingkan dengan realisasi investasi tahun 2019 lalu dengan memproyeksikan besaran investasi akan meningkat sejalan dengan menjamurnya proyek smelter. Selain itu, ESDM juga memproyeksikan pada tahun ini investasi tambang juga akan disokong oleh dua perusahaan tambang raksasa pemegang IUPK yaitu PT Freeport Indonesia dan PT Amman Mineral Nusa Tenggara yang saat ini tengah melakukan pengembangan tambang.