Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berharap Undang-Undang No. 04 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) tidak direvisi. Menurutnya, belum ada hal yang mendesak untuk direvisi.

Menteri Jonan bilang, saat ini yang terpenting dalam dunia usaha pertambangan adalah kepastian usaha. Lagi pula UU Minerba belum genap berumur 10 tahun.

Namun, Jonan menyerahkan hal itu kepada DPR, lantaran revisi UU Minerba merupakan inisiatif dari DPR.

“Kalau saya lihat, kalau memang tidak terlalu medesak apakah perlu sekarang. Jadi UU Minerba ini belum 10 tahun lho. Masa mau diubah lagi? Pasti, kalau mengubah lagi ada yang senang ada yang tidak senang. terus gimana?” ungkap Jonan saat ditemui di Hotel Wesin, Jakarta, Rabu (11/4).

Kalaupun perlu diubah, kata Jonan, UU Minerba harus bisa menyenangkan semua pihak.

Asal tahu saja, saat ini DPR melalui Komisi VII masih intens membahas RUU Minerba. Pembahasan itu malah lebih sering ketimbang pembahasan RUU Migas. Hal itu sebelumnya dikatakan oleh Satya W Yudha yang pada Maret 2018 masih menjabat sebagai Wakil Ketua Komisis VII.

“RUU Minerba ditargetkan bisa selesai pada Juni – Juli 2018 ini,” kata Satya beberapa waktu lalu.

Sesuai dengan draf RUU Minerba 24 Januari 2018 yang diperoleh oleh Kontan.co.id, banyak perubahan signifikan dalam UU Minerba sebelumnya. 

Yang menarik adalah berkaitan dengan kebijakan insentif fiskal bagi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) maupun Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). 

Di dalam Pasal 103 draf RUU Minerba itu disebutkan, pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri atau smelter, serta melakukan peningkatan nilai tambah batubara lewat pembangunan PLTU akan mendapat insentif fiskal dan non fiskal. 

Insentif non fiskalnya berupa hak perpanjangan izin operasi secara langsung selama 20 tahun. Juga, mendapatkan perpanjangan lagi selama 2×10 tahun. Bahkan, tidak mendapat pengurangan luas wilayah saat mendapatkan perpanjangan izin operasi. 

Satya bilang, akan ada insentif untuk perusahaan pertambangan yang melakukan hilirisasi. “Bentuk insentifnya biar orang semangat. Kan sekarang kita ngomongin hilirisasi buktinya mana? Makanya sekarang posisi RUU itu harus dengan semangat supaya memudahkan investasi, merealisasikan pertumbuhan industri,” terangnya. 

Selanjutnya, untuk Pasal 170, disebutkan baik Kontrak Karya (KK), IUP dan IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian paling lama dua tahun sejak UU Minerba diundangkan. Juga, untuk yang sedang membangun dapat melakukan penjualan produk dan hasil pengolahn dan pemurnian dalam jumlah tertentu paling lama dua tahun sejak diundangkan, serta membayar bea keluar. 

Sementara untuk Pasal 112 mengenai kewajiban divestasi saham 51% tidak menjabarkan mengenai waktu penyelesaian divestasi itu. Padahal di UU Minerba saat ini, kewajiban divestasi saham 51% selambat-lambatnya diserahkan lima tahun setelah masa produksi.  

Malahan di draf RUU Minerba ini disebutkan untuk KK, IUP dan IUPK yang tambangnya terintegarasi smelter dan PLTU divestasinya bisa dilakukan 10 tahun sejak kegiatan penambangan berlangsung. 

Pasal lainnya yang berubah adalah Pasal 129 yang menyebut pemegang IUPK OP untuk pertambangan mineral dan batubara wajib membayar sebesar 5% untuk pemerintah pusat dan 10% kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. Padahal sebelumnya, ditetapkan 1% untuk pemerintah pusat dan 2,5% untuk pemerintah daerah. 

Sumber – http://industri.kontan.co.id

Pemerintah kembali mengubah kebijakan terkait harga bahan bakar minyak (BBM). Kali ini pemerintah membuat kebijakan agar kenaikan harga BBM umum harus mendapat persetujuan pemerintah.

“Untuk sekarang dikatakan harus mendapatkan izin dari pemerintah,” kata Arcandra Tahar, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Senin (9/4).

“Menyangkut bahan bakar jenis BBM umum (JBU) ya, pertalite, pertamax, dan lain-lainya, maka arahan Bapak Presiden mengenai kenaikan harga, harus mempertimbangkan inflasi ke depannya. Pemerintah sangat concern dengan laju inflasi kalau terjadi kenaikan harga BBM jenis pertalite, pertamax, dan pertamax turbo,” jelas Arcandra.

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Susyanto menambahkan nantinya akan ada revisi Peraturan Menteri ESDM untuk mengakomodir kebijakan pemerintah tersebut. Dalam permen tersebut akan diatur agar badan usaha penyalur BBM wajib meminta izin kepada pemerintah sebelum menaikan harga BBM.

“Karena memang sesuai keputusan MK, pemerintah harus tahu persis, makanya permennya harus diubah. Kalau setiap ada kenaikan yang tadi Pak Wamen sampaikan, maka wajib disetujui pemerintah,” ujar Susyanto.

Selain itu, menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, pemerintah juga akan menghapus margin batas bawah sebesar 5% yang selama ini diatur oleh pemerintah. “Sebelumnya kami mengatur margin batas bawah 5% batas dan batas atas 10%. Batas bawah kkami lepas, hanya high selling saja yang 10%,” imbuh Ego.

Lebih lanjut Arcandra bilang kebijakan ini tidak hanya berlaku untuk Pertamina selaku BUMN, tetapi juga seluruh badan usaha penyalur BBM. “Berlaku untuk seluruh penyalur, termasuk Shell, AKR, Total, Vivo,” kata Arcandra.

Namun khusus untuk BBM jenis avtur dan industri tidak berlaku kebijakan ini. “Menyangkut kenaikan JBU, avtur dan Industri tidak masuk,” tegas Arcandra.

Dengan adanya kebijkan ini, Arcandra berjanji pemerintah akan segera melakukan sosialisasi. sehingga tidak ada jeda waktu antara revisi Permen dengan permintaan perizinan kenaikan harga.

“Sebelum permen itu diundangkan semoga secepatnya, maka akan kami sosialisasikan sehingga tidak ada gap waktu antara Permen diterbitkan dan yang terjadi di pasar. Sebelum permen diterbitkan kami lakukan sosialisasi,” ujar Arcandra.

Sumber – http://industri.kontan.co.id

JAKARTA. Sinergi perusahaan holding BUMN industri pertambangan mulai menggeliat. Perusahaan tambang di bawah naungan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) itu segera melaksanakan aksi korporasinya dalam waktu dekat. Tentunya, dengan saling melengkapi satu sama lain.

Misalnya, PT Aneka Tambang tbk (ANTM) pada April bulan depan akan menyelesaikan fase bankable feasibility study dalam pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) grade alumina (SGA) di mana 30% akan dimiliki Antam, 40% Inalum dan 30% perusahaan asal China yaitu Chalco.

“Bankable feasibility study-nya selesai April 2018 ini,” terang Direktur Utama Antam, Arie Prabowo Ariotedjo kepada Kontan.co.id, Minggu (1/4).

Tidak hanya dengan Inalum, Antam juga akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dibantu oleh PT Bukit Asam tbk (PTBA) di Halmahera Timur (Haltim) di mana untuk kepemilikan 30% dipegang Antam dan 70% dikuasai oleh PTBA. Dan, juga untuk pasokan batubaranya akan disuplai dari tambang milik PTBA.

Sementara aksi korporasi lain Antam akan membangun sendiri pabrik feronikel di Haltim yang saat ini konstruksinya sudah mencapai 50%. “Dari seluruh proyek sinergi antar BUMN Holding Industri Pertambangan itu nilai investasinya kurang lebih US$ 700 juta,” tandasnya.

Sekretaris Perusahaan Induk Holding BUMN Industri Pertambangan, Inalum, Ricky Gunawan mengatakan untuk sinergi antar anggota holding itu selanjutnya akan ada kesepakatan Joint Venture Agreement (JVA) dengan mitra usaha melalui anak usaha holding.

“Rencana sinergi itu lagi dimatangkan dan wee progress,” ungkapnya kepada Kontan.co.id, Minggu (1/4).

Seperti diketahui juga, sebelumnya Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin dalam peresmian Holding Industri Pertambangan ini juga mengatakan dalam bersinergi dengan anggota holding akan ada penggunaan kantor bersama milik PT Timah tbk (TINS) yang berada di London. Itu sebagai penjajakan aneka produk baik, timah, batubara maupun nikel dan emas.

Ricky bilang, rencana itu terus berjalan. “Dirut Holding (Budi Gunadi Sadiki) saat ini sudah membentuk beberapa pokja yang menjajaki segala bentuk sinergi di Holding Industri Pertambangan,” tandasnya.

Sementara Arie Prabowo Ariotedjo bilang, rencananya pada Juni 2018 ini kantor pemasaran bersama itu akan segera diresmikan.

Sekretaris Perusahaan TINS, Amin Haris menambahkan, dalam sinergi ini sudah dilakukan penndatanganan kerja sama di bidang eksplorasi yang akan dilakukan oleh seluruh anggota Holding Industri Pertambangan.

“Ekplorasi semua tambang mineral. Kita eksplorasi untuk semua ya, jadi kerja sama ini dalam bentuk kerja sama SDM, jasa konsultasi dan lainnya. Jadi semua dilakukan continue, baik timah, batubara nikel dan sebagainya,” pungkasnya kepada Kontan.co.id

Sumber – http://industri.kontan.co.id/

Tahun 2018, PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) menganggarkan total capital expenditure atau belanja modal sebanyak US$ 107,1 juta. Sebanyak US$ 40 juta di antaranya dianggarkan untuk anak usahanya, PT Tambang Raya Usaha Tama (TRUST).

TRUST merupakan anak usaha ITMG yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan. Tahun 2017, realisasi capex ITMG hanya sebesar US$ 49,6 juta. Nilai tersebut dialokasikan untuk infrastruktur di Kluster Melak dan pembelian peralatan untuk TRUST.

Melalui belanja modal tahun 2018, TRUST diharapkan dapat menambah armada sehingga meningkatkan jumlah produksi.

“Diharapkan kapasitas produksi TRUST bisa mencapai 40 juta BCM tahun ini,” ungkap Direktur Keuangan dan Hubungan Investor Yulius Gozali usai Rapat Umum Pemegang Saham, Jumat (23/3).

Ia kemudian menambahkan, saat ini kontribusi TRUST terhadap total pendapatan masih sekitar 10%. “Ya inginnya bisa meningkat menjadi 20-25%,” tambah Yulius.

Sumber – http://industri.kontan.co.id/

PT PLN (Persero) menargetkan tahun ini pembangkit listrik tambahan yang dapat beroperasi komersil (commercial operation date/COD) sebanyak 3.280 Megawatt (MW). Dari penambahan itu total pembangkit yang akan beroperasi pada tahun ini sekitar 6.000 MW.

Direktur Utama PT PLN (Persero) mengatakan, target tersebut masuk dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) 2018. Dengan beroperasinya pembangkit itu menambah pasokan listrik yang ada.

“3.280 MW tambahan pembangkit. Dari dua tahun lalu, sampai dengan tahun ini 6.000 MW,” kata Sofyan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa, 6 Maret 2018.

Sementara pada 2019 karena tidak memungkinkan program 35 ribu MW tercapai, Sofyan menyebut hanya bisa mengoperasikan pembangkit sekitar 10 sampai 12 ribu MW dan 8.000 MW dari program reguler.

Namun jika pertumbuhan ekonomi melesat, Sofyan menambahkan, pembangunan pembangkit akan dipercepat lagi karena pertumbuhan pembangkit 1,5 kali dari pertumbuhan ekonomi nasional.

“(Sampai 2019) Mungkin 10-12 ribu MW dan yang reguler 8 ribu. Total 20 ribu. Kalo pertumbuhan ekonomi cantik tahun ini ya kita buru,” ujar dia.

Seperti diketahui data ESDM per Desember 2017 menjabarkan progres pembangunan 35 ribu MW terus berjalan dengan COD 1.362 MW, proyek yang sampai tahap konstruksi sebanyak 17.116 MW. Lalu yang sudah sampai tahap PPA 12.639 MW, pengadaan sebanyak 3.364 MW dan perencanaan 1.245 MW.

Sumber – http://ekonomi.metrotvnews.com