Pemerintah mengeluarkan aturan baru untuk memaksa produsen batubara di dalam negeri menjual hasil produksi mereka di pasar dalam negeri, guna mencukupi kebutuhan PLN pembangkit swasta dan industri dalam negeri. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan sanksi pemotongan produksi bagi perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban domestic market obligation (DMO) minimal 25% dari produksi.

Aturan ini tertuang dalam Surat Menteri ESDM Ignasius Jonan bernomor 2841/30/MEM.B/2018, yang diterbitkan tanggal 8 Juni 2018. Kementerian ESDM akan mengevaluasi pelaksanaan DMO ini.

Jika realisasi DMO hingga akhir Juni 2018 sebanyak 25% belum terealisasi, pemerintah akan mengenakan sanksi. Jenis sanksi itu berupa pengurangan rencana produksi 2018 yang telah disetujui dalam rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) di masing-masing perusahaan.

Sebagai ilustrasi, jika tahun ini perusahan batubara mendapat kuota produksi sebanyak 10 juta ton, kewajiban DMO sebesar 2,5 juta ton. Jika realisasi DMO cuma mencapai 2 juta ton, kuota yang akan mereka dapatkan tahun depan maksimal hanya 8 juta ton atau empat kali dari realisasi DMO yang mereka patuhi.

Juru Bicara Kementerian ESDM Agung Pribadi menegaskan, pemerintah akan memberikan sanksi tegas terhadap aturan ini . Karena itu, Kementerian ESDM tengah melakukan rekonsiliasi data dalam rangka evaluasi pelaksanaan DMO. Hasilnya akan disampaikan kepada produsen batubara 1 Juli 2018. “Pelaksanaan evaluasi kami lakukan pertengahan Juli, Oktober dan Desember 2018 (setiap triwulan),” kata Agung kepada KONTAN, Jumat (29/6).

Tujuan evaluasi ini ada tiga. Pertama, memastikan pemenuhan pasokan kepada pembangkit listrik untuk kepentingan umum yang dikelola PLN dan perusahaan listrik swasta (IPP). Selain itu juga untuk memastikan pasokan ke industri semen dan pupuk.

Kedua, memastikan dan menilai komitmen seluruh perusahaan produsen batubara (PKP2B dan IUP tahap operasi produksi) untuk melaksanakan kebijakan DMO.

Ketiga, mengidentifikasi kendala dan hambatan pada pelaksanaan kebijakan DMO, sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikan.

Boleh transfer kuota

Sementara itu, bila ada produsen batubara yang tidak memiliki kontrak pasokan batubara ke PLN, mereka tetap harus melakukan menjual ke dalam negeri dengan cara melakukan transfer kuota.

Mereka harus melaporkan ketentuan bisnis transaksi transfer kuota ini, kepada Direktorat Jenderal Minerba setiap akhir bulan dengan menyertakan bukti tanda pengiriman atau penerimaan pengguna akhir dalam negeri.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Hendra Sinadia mengakui produsen batubara kesulitan memenuhi ketentuan DMO. Selain karena waktu pemberitahuan yang mendadak, opsi dari pemerintah untuk membolehkan transfer kuota DMO belum jelas mekanismenya. “Itu sulit. Banyak hal yang perlu diatur, antara lain mekanisme transfer kuota DMO. Tadi sempat kumpulkan anggota, intinya minta pemerintah untuk bisa tinjau kembali,” katanya.

Hendra menyatakan produsen sejatinya berkomitmen memenuhi kebutuhan domestik. Namun, kemampuan setiap perusahaan berbeda-beda karena batubara yang mereka hasilkan spesifikasinya tidak bisa masuk di pasar lokal. Selain itu, PLN sebagian konsumen utama batu bara dalam negeri pun sudah memiliki kontrak jangka panjang.

Mengenai sanksi berupa pemotongan besaran produksi dalam RKAB pada tahun 2019, APBI menuding pemerintah belum mensosialisaikannya lebih dulu. “Di Kepmen ESDM 23 itu kan dilihat pemenuhan DMO per tahun, tapi dievaluasi Juni. Jalan keluar transfer kuota pun belum jelas,” tandasnya.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Induk usaha industri pertambangan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), beserta anggota PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Bukit Asam Tbk (PTBA) dan PT Timah Tbk (TINS), menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada Selasa (26/6) di London, Inggris.

MoU ini menjadikan Indometal London Ltd sebagai anak perusahaan bersama yang akan menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pemasaran dan perdagangan mineral dan batubara serta produk turunannya yang diproduksi oleh masing-masing perusahaan.

Indometal adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki sepenuhnya oleh PT Timah yang di awal pendiriannya berfungsi sebagai agen penjualan timah Indonesia untuk kawasan Eropa dan Amerika Serikat. Didirikan tahun 1988 di Inggris, Indometal bertujuan menunjang strategi PT Timah untuk lebih dekat dengan pasar timah serta pelaku bisnis pertimahan global.

Direktur Utama Inalum, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tujuan kesepakatan ini adalah untuk menciptakan sinergi usaha dengan prinsip yang saling menguntungkan, antara para pihak dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing- masing. Serta meningkatkan daya tawar semua perusahaan yang tergabung dalam Inalum di perdagangan global komoditas mineral, batubara dan produk turunannya.

“Kerja sama antara anggota Induk Usaha ini menciptakan nilai tambah dalam bentuk sinergi untuk bersama-sama melakukan pemasaran dan perdagangan komoditas mineral dengan memanfaatkan jaringan PT Timah yang sudah ada di luar negeri,” ungkap Budi dalam siaran pers, Kamis (28/6).

Ia bilang, kekuatan yang dimiliki Indonesia dalam cadangan global komoditas mineral sangat besar. Maka dari itu, perusahaan pertambangan minerba akan melengkapi kekuatan ini dengan kemampuan perdagangan kelas dunia untuk memaksimalkan margin harga. “Kekuatan inilah yang kami coba gunakan agar manfaat yang diperoleh dari pengelolaan sumberdaya mineral akan semakin besar, dan juga agar kita dapat berperan lebih aktif lagi dalam mempengaruhi dinamika perdagangan global di sektor tambang, mineral dan produk turunannya,” klaimnya.

Direktur Utama PT Timah Mochtar Riza Pahlevi Tabrani mengatakan, dengan sinergi ini, BUMN tambang akan secara bersama-sama menyusun strategi pemasaran, perencanaan pemasaran, perencanaan produksi, diversifikasi produk, dan marketing intelligence dalam satu kesatuan kerja yang akan dimanfaatkan pula oleh anak perusahaan dan afiliasinya. 

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Siap-siap, perusahaan pertambangan yang sudah diberikan rekomendasi ekspor mineral mentah, baik nikel maupun bauksit. Bakal terkena sanksi financial pada Juli bulan depan.

Itu apabila progres pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) tidak sesuai dengan rencana pembangunan.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot Ariyono mengatakan, untuk sekarang memang belum ada perusahaan pertambangan yang mendapatkan sanksi financial akibat progres pembagunan smelternya tidak sesuai dengan rencana kerjanya.

“Sekarang belum. Paling cepat (yang terkena sanksi) Juli. Itu kalau tidak sesuai dengan rencana kerja (pembangunan smelter). Semoga tidak ada,” terangnya kepada KONTAN.co.id, Selasa (19/6).

Namun sayangnya Bambang enggan menyebut, perusahaan yang akan terkena sanksi itu. Tapi, mengacu data Kementerian ESDM pada April 2018 kemarin. Ada beberapa perusahaan yang rekomendasi ekspornya berakhir pada Juli.

Seperti contoh PT Ceria Nugraha Indotama, dalam catatan Kementerian ESDM, perusahaan ini mengajukan rencana kerja pembangunan smelter sampai akhir 2018 mencapai 4,04%.

Akan tetapi realisasi sampai April baru mencapai 0,529%. Sementara, Ceria Nugraha Indotama mendapatkan rekomendasi ekspor 2,3 juta ton dan realisasinya mencapai 1,54 juta ton.

Selain itu, PT Dinamika Sejahter Mandiri, yang juga rekomendasi ekspornya berakhir pada Juli bulan depan. Ia menargetkan rencana kerja pada tahun 2018 ini mencapai 5,7% dan realisasinya baru mencapai 0,423%.

Adapun perusahaan ini mendapatkan rekomendasi ekspor 2,4 juta ton dan realisasi sampai April mencapai 1,35 juta ton.

Bambang mengatakan, jika perusahaan tambang yang sudah mendapatkan rekomendasi ekspor tapi tidak melaksanakan ekspor. Maka, tidak dapat dikenakan sanksi. “Ya kalau ngga ekspor, tidak kena sanksi. Jadi mereka bangun saja smelternya walaupun tidak ekspor. Malah bagus kan,” ungkapnya.

Asal tahu saja, sanksi financial tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 25/2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara yang diundangkan pada 3 Mei 2018. Dalam pasal 55 ayat 8, sanksi tersebut berupa denda 20% dari nilai kumulatif penjualan mineral ke luar negeri.

“Kalau gak tercapai berarti (rekomendasi) dicabut dan bayar denda finansial 20%. Tinggal kalikan saja dari sales yang sudah dia lakukan,” tandasnya. Sementara, kata Bambang, sampai saat ini, belum ada rekomendasi ekspor baru lagi.

Sumber – https://industri.kontan.co.id

Demi mengimbangi derasnya permintaan jasa penambangan, PT Pamapersada Nusantara atawa memesan 700 alat berat sejak pertengahan tahun lalu. Perinciannya, 400 alat berat untuk menambah alat berat yang sudah ada sedangkan 300 alat berat untuk mengganti alat berat yang sudah uzur.

Terhitung hingga Mei 2018, pesanan sekitar 120 unit alat berat berupa dump truck sudah datang. “Setiap bulannya datang sekitar 30an unit, kemungkinan pengiriman unit akan banyak di kuartal berikutnya,” terang Frans Kesuma, Presiden Direktur PT Pamapersada Nusantara saat ditemui KONTAN di kantornya, Jumat (25/5).

Manajemen Pamapersada mengakui tak mudah menambah alat berat. Pasalnya dalam kondisi harga batubara sedang bullish dua tahun terakhir ini, jumlah pemesan alat berat juga banyak. Alhasil, pemasok alat berat yang menjadi langganan mereka juga kelimpungan memenuhi pesanan.

Padahal soal pendanaan, perusahaan ini mengaku tak khawatir. Induk usaha mereka yakni PT United Tractors Tbk telah menyiapkan dana belanja modal atawa capital expenditure  sebesar US$ 850 juta. Sebanyak  US$ 650 juta di antaranya adalah alokasi belanja alat berat Pamapersada. Hingga kuartal I 2018, Pamapersada sudah membelanjakan dana belanja modal hingga US$ 200 juta.

Adapun mengenai target produksi batubara tahun ini, mereka membidik pertumbuhan volume produksi sebesar 10% lebih banyak ketimbang tahun lalu. Target pengupasan tanah atau overburnden removal tahun ini juga 10% yakni menjadi 880 juta bcm. Realisasi pengupasan tahun lalu sebesar 800 juta bcm.

Sepanjang triwulan pertama tahun ini, Pamapersada mencatatkan pengupasan tanah 207 juta bcm atau naik 22% year on year (yoy). Sementara produksi batubara naik 6% yoy menjadi 26,5 juta ton.

Selain produksi batubara, Pamapersada juga memperkuat bisnis jasa konstruksi. Asal tahu, tarif jasa mereka bisa jadi tak sama untuk setiap kontrak jasa penambangan. “Tarif memang banyak variasi, setiap tempat berbeda, tempatnya jauh dan membutuhkan biaya logistik lebih,” tutur Frans.

Saat ini Pamapersada fokus menggarap kontrak dengan dari pelanggan yang sudah ada. Maklum, para pelanggan kompak menaikkan target produksi penambangan.

Sambil jalan, perusahaan ini mulai mengembangkan bisnis coking coal atau batubara kokas melalui PT Suprabari Mapanindo Mineral. Bisnis ini mereka rintis sejak 2017. Tahun lalu, Pamapersada membangun jalan dan infrastruktur pendukung untuk menunjang bisnis anyar itu.

Sebagai gambaran realisasi produksi batubara kokas Suprabari tahun lalu masih sekitar 100.000-200.000 ton. Tahun ini, mereka berharap bisa naik jadi 500.000-600.000 ton per tahun.

Hingga 31 Maret 2018, bisnis konstruksi pertambangan tercatat Rp 7,95 triliun atau setara dengan kontribusi 41,83% dari total pendapatan United Tractors sebesar Rp 19,01 triliun. Faktor cuaca turut mempengaruhi capaian itu.

Sumber – http://industri.kontan.co.id

Arutmin kehilangan pendapatan Rp 277 miliar. Sedangkan Kaltim Prima Coal pendapatannya turun Rp 957 miliar.

PT Arutmin Indonesia (Arutmin) menyatakan telah kehilangan pendapatan sebesar Rp 277 miliar akibat kebijakan penerapan harga batu bara dalam negeri (Domestic Market Obligation/ DMO) untuk kebutuhan pembangkit listrik. Aturan itu mewajibkan Arutmin menjual batu bara dengan harga batu bara sebesar US$ 70 per ton.

Chief Executive Officer Arutmin Indonesia Ido Hutabarat mengatakan sejauh ini perusahaannya sudah memasok batu bara untuk dalam negeri sebanyak 3,25 juta ton. Adapun, hingga Mei produksi Arutmin mencapai 13 juta dari target sepanjang tahun sebesar 28,8 juta ton. “Kami sudah memenuhi DMO 25 persen volume,” kata dia di dalam rapat dengar pendapat dengan komisi VII DPR, Kamis (24/5).

Selain Arutmin, PT Kaltim Prima Coal (KPC) juga bernasib sama. Komisaris KPC Sri Damayanti mengatakan selama Maret hingga Mei 2018 ada penurunan pendapatan sebesar Rp 957 miliar akibat kebijakan DMO batu bara. 

Adapun realisasi penjualan batu bara KPC sampai kini sudah mencapai 17,5 juta ton. Perinciannnya untuk domestik 4,6 juta ton, dan sisanya dikspor.

Seperti diketahui, pemerintah telah mematok harga batu bara untuk pembangkit listrik di dalam negeri maksimal di level US$ 70 per metrik ton. Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral/ESDM Nomor 1395K/30/MEM/2018 tentang Harga Jual Batu Bara untuk Kepentingan Umum.

Keputusan menteri itu merupakan turunan dari  Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima PP Nomor 1 Tahun 2014 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara. Kemudian Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Permen ESDM Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan Penjualan Mineral Logam dan Batu bara.

Isi dari Keputusan Menteri Nomor 1395K/30/MEM/2018 itu adalah PLN bisa membeli harga batu bara dalam negeri dengan harga US$ 70 per metrik ton. Jika Harga Batu Bara Acuan/HBA di atas US$ 70 per metrik ton, PLN tetap membeli dengan harga US$ 70 per metrik ton.

Namun jika HBA di bawah US$ 70 per metrik ton, PLN bisa membeli harga rendah. “Pokoknya PLN tidak boleh lebih dari US$ 70 per metrik ton. Kalau ada yang lebih rendah dari US$ 70 per metrik ton, diambil harga yang rendah,” kata Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi dalam konferensi pers di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (9/3).

Sumber  – https://katadata.co.id