Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Energi dan Sumber Daya Mineral (BPSDM ESDM) bersama dengan Direktorat Jenderal Minerba melaksanakan Uji Kompetensi Inpassing Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Senin (27/8/2018).

“Uji kompetensi ini merupakan tanggungjawab BPSDM ESDM sesuai dengan amanat Permen Nomor 56 Tahun 2017. Kegiatan hari ini diantaranya ujian inpassing online dan wawancara, selamat mengikuti rangkaian acara yang sudah disusun semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ujar Zainal Arifin, Sekretaris BPSDM ESDM saat pembukaan.

Uji kompetensi inpassing ini tidak hanya dilakukan di Jakarta, tapi juga di seluruh Indonesia.

Untuk Jakarta, peserta berjumlah 25 orang dan 3 penguji berasal dari Direktorat Teknik dan Lingkungan, Direktorat Jendral Minerba yaitu Supriyanto, S.T., M.T., Dr. Lana Saria, S.Si., M.Si., dan Ahmad Syauqi, S.T., M.Ak.

Selain Jakarta, pada tanggal 27 sampai 28 Agustus 2018, ujian kompetensi juga dilakukan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau dan Riau.

Daerah lain seperti Jambi, Sumatera Selatan, Lampung dan daerah lain di Indonesia rencananya akan melakukan ujian kompetensi pada tanggal 30 Agustus sampai 28 September 2018.

Perkiraan total akhir peserta berjumlah 344 orang yang tersebar di 32 propinsi.

Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) salah satunya bertujuan untuk pengembangan karir dan profesionalisme inspektur tambang profesional Inspektur Tambang guna peningkatan pengawasan dan tata-kelola pertambangan secara baik dan benar. (*)

Sumber – http://www.tribunnews.com

 

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menindak tegas perusahaan tambang yang dinilai lamban dalam merealisasikan pembangunan smelter. Dari informasi yang didapatkan Kontan.co.id, ada empat perusahan tambang yang izin ekspornya diberhentikan sementara. Sedangkan satu perusahaan mendapatkan peringatan terakhir.

Empat perusahaan ini, terdiri dari tiga perusahaan tambang nikel dan satu perusahaan bauksit. Ketiga perusahaan tambang nikel tersebut ialah PT Surya Saga Utama yang berlokasi di Bombana-Sulawesi Tenggara, PT Modern Cahaya Makmur berlokasi di Konawe-Sulawesi Tenggara, dan PT Integra Mining Nusantara di Konawe Selatan-Sulawesi Tenggara.

Satu perusahaan lagi yang dikenai penghentian sementara adalah perusahaan tambang bauksit, PT Lobindo Nusa Persada di Bintan, Kepulauan Riau. Sedangkan perusahaan yang mendapatkan peringatan terakhir adalah PT Toshida Indonesia, yang merupakan perusahaan tambang nikel.

Dari sumber tersebut, tertulis rincian bahwa progres kemajuan fisik di awal dari PT Surya Saga Utama sebesar 39,44%, direncanakan dalam 6/12 bulan ke depan akan ada progres 40,71% atau 45,7%. Namun, realisasi dalam 6/12 bulan masih 39,44%.

PT Modern Cahaya Makmur, kemajuan fisik di awal sebesar 76,38%, rencana 6/12 bulan sebesar 86,58% atau 99,75%, namun realisasi 6/12 bulan kemudian belum ada progres. PT Integra Mining Nusantara, kemajuan fisik di awal sebesar 20%, namun realiasi pada 6/12 bulan masih belum beranjak dari angka awal.

Sedangkan smelter bauksit PT Lobindo Nusa Persada dihentikan karena kemajuan fisik awal 0%, memiliki rencana 6/12 bulan sebesar 1,07% atau 5,84%, namun realisasi pada 6/12 bulan masih tetap diangka yang sama, 0%.

Saat dikonfirmasi, Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Bambang Susigit, tak menampik hal di atas. “Benar, izinnya dicabut kan karena mereka tidak menyampaikan laporan,” ungkap Bambang saat dihubungi Kontan.co.id pada Minggu (19/8).

Ia menuturkan, tak ada jangka waktu untuk mengubah status tersebut. Sehingga, semuanya bergantung pada komitmen masing-masing perusahaan untuk memenuhi aturan dalam pembangunan smelter dan pelaporan progresnya.

“Pokoknya tergantung dia (perusahaan). Kalau laporannya masuk, nanti kita klarifikasi, kita review. Betul nggak laporannya, valid nggak datanya. Kalau sudah valid ya kita berikan lagi, kalau tidak ya stop. Kalau yang peringatan terakhir kita kasih 45 hari,” imbuh Bambang.

Apabila merujuk pada aturan, Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perngusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dijadikan rujukan. Pada Pasal 55 ayat 5 menyebutkan, kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian harus mencapai paling sedikit 90% dari rencana kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian yang dihitung secara kumulatif sampai satu bulan terakhir oleh verifikator independen.

Sementara pada Ayat 7 disebutkan bahwa dalam setiap enam bulan, persentase kemajuan fisik pembangunan fasilitas pemurnian tidak mencapai 90%, maka Kementerian ESDM (Dirjen atas nama Menteri), menerbitkan rekomendasi kepada Dirjen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan luar negeri untuk mencabut persetujuan ekspor yang sudah diberikan.

“Penghentian sementara dan permanen itu kan sebenarnya sama, itu sama dengan tidak ada kegiatan ekspor. Kalau masih berkegiatan, itu pelanggaran tidak sesuai dengan izin, itu bisa pidana. Untuk sementara cuma itu, belum ada lagi. yang lain sesuai dengan kewajiban,” terang Bambang.

Di sisi yang lain, menurut salah satu pendiri Asosiasi Perusahaan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Indonesia (AP3I), Jonatan Handojo, pihak Kementerian ESDM seharusnya bisa lebih tegas dalam melakukan pengawasan dan penindakan. Jonatan menyebut, kontrol yang dilakukan secara konsisten dan kontinuitas semestinya bisa meminimalisasi pelanggaran semacam ini.

“Kesalahan ESDM tidak terus dikontrol. Jadi kurang ada monitoring yang mengiringi peraturan yang dibuat. Harusnya ada konsistensi buat kontrol periodik,” ujar Jonatan.

Menurut Jonathan, dengan kurangnya komitmen perusahaan untuk mematuhi pembangunan smelter, hal itu dapat merugikan perusahaan yang telah taat. Apalagi, jika perusahaan tidak patuh terhadap produksi dengan mengangkut barang tambang tanpa mempedulikan kuantitasnya.

“Jelas merugikan dong. Rugi bagi perusahaan yang serius membangun smelter, yang sudah betul betul investasi. Apalagi itu kan nggak renewable, terus diambil ya habis, jadi ini nanti bisa merepotkan Indonesia sendiri karena bahan bakunya diobral,” terang Jonatan.

Karenanya, Jonatan menganjurkan agar berhati-hati dengan perusahaan-perusahaan yang tak serius membuat smelter atau yang tak menaati peraturan. Jonathan kembali menekankan pentingnya penegakkan aturan dan komitmen dalam melakukan pengawasan.

“Kalau asosiasi mengingatkan, mereka bilang, perusahaan kan berbisnis. Kalau ada celah, dikasih izin, ya bodoh kalau tak menggunakan. Jadi, tutup saja pintunya, dengan kontrol,” imbuhnya.

Namun, Bambang Susugit menolak bila dibilang pihaknya tidak optimal dalam menjalankan pengawasan. Menurut Bambang, perlu jelas dulu persepsi dan kriteria mengenai kritikan tersebut.

“Ukurannya harus sama dulu, yang dimaksud kurang itu apa, tidak konsistennya itu apa. Kita samakan dulu kriterianya. Jadi setiap perusahaan itu minimal 6 kali diawasi. Setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, setiap mengajukan,” tandas Bambang.

Sumber – http://industri.kontan.co.id

Kabar rencana PT United Tractors Tbk (UNTR) mengakuisisi tambang Martabe akhirnya jelas. UNTR akan mengakuisisi 95% saham PT Agincourt Resources, pemilik tambang emas Martabe di Sumatra Utara.

Akuisisi itu dilakukan melalui anak usaha UNTR, PT Danusa Tambang Nusantara. Nilai transaksi tersebut mencapai US$ 917,9 juta, yang dihitung berdasarkan nilai perusahaan alias enterprise value sebesar US$ 1,2 miliar.
Sebagai bagian dari transaksi, UNTR dan anaknya, PT Pama Persada Nusantara, bakal memberikan pinjaman kepada Agincourt maksimum sebesar US$ 325 juta. Dana tersebut akan digunakan Agincourt untuk membayar pinjaman perusahaan (refinancing).

Sara Loebis, Sekretaris Perusahaan UNTR, mengatakan, akuisisi ini merupakan upaya diversifikasi UNTR ke bisnis pertambangan lainnya, di luar batubara. “Tujuan investasi ini untuk mengembangkan unit bisnis pertambangan UNTR yang di dalamnya sudah ada tambang batubara dan tambang emas,” ujar Sara pada Kontan.co.id, Kamis (9/8).

Dana akuisisi akan dirogoh dari kocek internal UNTR dan pinjaman bank. Sayangnya, Sara enggan menjelaskan berapa porsi pinjaman yang akan dibutuhkan untuk akuisisi tersebut.

Pasca akusisi, 95% saham Agincourt akan dimiliki oleh PT Danusa Tambang Nusantara dan 5% sisanya dimiliki PT Artha Nugraha Agung. Danusa merupakan anak usaha yang dibentuk UNTR dan Pama. Transaksi ini berpotensi meningkatkan jumlah aset UNTR sebesar 5% dari sebelumnya Rp 84 triliun per Maret 2018, jadi Rp 88,66 triliun.

Prospek menarik

William Hartanto, analis Panin Sekuritas, mengatakan, akuisisi ini memberikan potensi bagi UNTR untuk menjala pemasukan dari lini bisnis selain sektor alat berat dan tambang batubara. “Efeknya bakal positif untuk jangka panjang,” ujar William. Saat ini UNTR sudah memiliki konsesi tambang emas lewat PT Sumbawa Jutaraya (SJR) yang diakuisisi pada 2015.

Stefanus Darmagiri, analis Danareksa Sekuritas, dalam risetnya kemarin, mengatakan, berdasarkan laporan keuangan Agincourt tahun lalu, transaksi ini mencerminkan EV/EBITDA 3,7 kali dan price earning ratio (PER) 6,4 kali.

Menurut dia, nilai akuisisi tambang Martabe cukup menguntungkan UNTR. Apalagi, sebelumnya perusahaan asal Tiongkok, China’s Pengxin International Mining Co Ltd, sempat menawar tambang ini senilai US$ 1,5 miliar.

Stefanus mengatakan, akuisisi ini bakal meningkatkan laba bersih UNTR. Apalagi, tambang Martabe memiliki cadangan cukup besar. Hingga akhir 2017, basis cadangan tambang emas Martabe tercatat sebesar 4,7 juta ons emas dan 36 juta onsperak.

Dengan pertimbangan itu, Stefanus dan William merekomendasikan beli saham UNTR. Target harga dari Stefanus Rp 39.000. William memberi target Rp 37.000–Rp 40.000 hingga akhir tahun.

Sumber : https://investasi.kontan.co.id

Perspektif pertambangan yang merusak lingkungan sedikit demi sedikit diluruskan oleh PT Timah (TINS) Tbk. Salah satu upayanya adalah dengan inovasi teknologi.

Selain memperbarui alat-alat produksinya, dengan teknologi juga bertujuan memaksimalkan target produksi. Salah satu inovasi alat tambang yang dilakukan adalah tambang kecil terintegrasi (TKT). 

TKT merupakan teknologi yang digunakan dalam pola penambangan bawah permukaan atau biasa disebut sub surface mining, yakni penambangan semprot yang dilakukan di bawah tanah.

 “Sub surface ini teknologi yang sudah dirancang sejak 2012 penelitian dan uji coba, dan kita coba operasional tahun ini,” kata Kepala Divisi Pengkajian dan Pengembangan PT Timah Ichwan Azwardi Lubis di kantor pusat Timah, Pangkalpinang, Bangka, Selasa (31/7/2018).

Ichwan menjelaskan, penggunaan teknologi baru ini juga menjadi solusi untuk menyudahi tindakan penambangan ilegal yang marak terjadi di Bangka. Di mana, masyarakat lokal menggunakan istilah ‘kolong’ untuk mengeruk timah dari perut bumi.

Kolong yang dimaksud adalah mengeruk timah dengan jumlah yang tidak ditentukan. Timah yang didapatkan pun masih tercampur dengan tanah, pasir, dan batu. Praktik kolong ini jauh dari perlengkapan keselamatan.

“Kenapa teknologi ini diperlukan, dinamika pertambangan timah ini dinamis, berubah-berubah, dari tahun 2000 dari sentral ke otonomi itu banyak perubahan regulasi, begitu ada otonomi maka daerah bikin aturan sendiri-sendiri, itu yang membuat kita sulit kendalikan proses bisnis,” ujar dia.

Pada saat daerah memiliki aturan masing-masing soal penambangan timah, maka banyak masyarakat yang mengeruk dengan bebas. Padahal, jika mengacu aturan yang lama atau masih diatur oleh pusat, timah itu barang strategis alias hanya diproduksi oleh perusahaan pelat merah.

“Jadi teknologi yang dibuat harus bisa selesaikan konflik dengan masyarakat,” papar dia.

Sumber – www.finance.detik.com